Ketika Korban Diminta Mengerti: Paradoks Keadilan Kita
OlehImam Mashudi LatifADA ironi yang kian sering muncul dalam penegakan hukum kita korban kejahatan justru diminta lebih dulu memahami, me
OPINI
JAKARTA – Rencana pemerintah untuk segera mengeksekusi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia mendapat sorotan dari para pakar energi.
Anggota Dewan Energi Nasional 2021–2025, Agus Puji Prasetyono, menilai PLTN merupakan langkah strategis dalam mempercepat transisi energi nasional dan menekan kesenjangan akses listrik antarwilayah.
"Konsumsi energi per kapita kita masih rendah. Ini menunjukkan sektor industri belum tumbuh optimal, dan elektrifikasi belum merata," kata Agus dalam agenda Diskusi Publik bertajuk Memahami Rencana Pembangunan PLTN di Pangkalpinang, Jumat (27/2/2026).Baca Juga:
Agus menegaskan, persoalan energi nasional tidak hanya soal kapasitas produksi. Masih banyak wilayah terpencil dan kepulauan yang belum menikmati pasokan listrik memadai akibat keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas energi.
Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah jika tidak diatasi dengan kebijakan progresif.
Menurut Agus, pertumbuhan pembangkit listrik di Indonesia stagnan.
Saat ini, kapasitas pembangkit bertambah sekitar 3–3,5 gigawatt (GW) per tahun, jauh dari kebutuhan untuk menopang industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau ingin mengejar ketertinggalan, pertumbuhan pembangkit harus melonjak tiga hingga empat kali lipat, minimal 6–7 GW per tahun," tegasnya.
Selain itu, Agus menyoroti ketimpangan sistem transmisi dan distribusi listrik.
Jaringan yang belum merata membuat efisiensi rendah dan pasokan tidak optimal, sehingga peningkatan kapasitas pembangkit tanpa penguatan infrastruktur tidak akan maksimal.
Dalam konteks transisi energi dan target penurunan emisi karbon, energi baru dan terbarukan belum cukup stabil untuk menopang beban dasar sistem kelistrikan nasional.
Agus menilai, ketergantungan jangka panjang pada energi fosil berisiko tinggi.
OlehImam Mashudi LatifADA ironi yang kian sering muncul dalam penegakan hukum kita korban kejahatan justru diminta lebih dulu memahami, me
OPINI
BIREUEN Puluhan anakanak dari berbagai desa di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, diduga mengalami keracunan setelah mengons
PERISTIWA
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Polda Aceh melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) menyalurkan bantuan
NASIONAL
SIBOLGA Di antara deretan bukit terjal dan deburan ombak Samudera Hindia, Masjid Agung Sibolga berdiri megah sebagai simbol spiritual da
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto, dituntut l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di depan Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/2/2
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pegawai BGN menegakka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyambut positif langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin turun langsung ke Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) termasuk Ramadhan dan Idul Fitri, Perum Bulog memastikan ketersediaan dan stabilita
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menangkap buron bandar narkoba, Erwin Iskandar alias Ko Erwin, yang se
HUKUM DAN KRIMINAL