JAKARTA – Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional masih dalam kondisi aman meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan pangan Indonesia saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 324 hari atau sekitar 10,8 bulan.
Amran mengatakan perhitungan tersebut dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi kondisi stok pangan nasional di tengah situasi geopolitik global yang memanas.Baca Juga:
"Alhamdulillah setelah kami menghitung, dengan kondisi geopolitik yang memanas, cadangan pangan kita tersedia sampai dengan 324 hari," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurut Amran, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang Perum Bulog saat ini mencapai sekitar 3,7 juta ton.
Selain itu, stok beras yang berada di sektor hotel, restoran, dan katering diperkirakan mencapai 12 juta ton, sementara potensi produksi dari standing crop berada di kisaran 10 hingga 11 juta ton.
Ia menegaskan produksi beras nasional juga masih terus berjalan. Pemerintah memproyeksikan tambahan produksi antara 2,6 juta hingga 5,7 juta ton dalam waktu mendatang.
"Range-nya antara minimal 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Jadi insyaallah pangan aman," kata Amran.
Selain faktor geopolitik global, pemerintah juga mencermati potensi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sebelumnya memprediksi musim kemarau 2026 akan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama di sejumlah wilayah Indonesia.
Mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk program pompanisasi irigasi untuk lahan tadah hujan.
Amran menyebut pompa yang tersedia saat ini mampu menjangkau sekitar 1,2 juta hektare lahan pertanian, dan pemerintah berencana menambah cakupan hingga 1 juta hektare lagi pada tahun ini.
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali memastikan potongan tubuh manusia yang ditemukan di Pantai Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianya
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Bali memperkuat upaya perluasan akses keadilan bagi masyarakat melalui penguatan Pos Bantua
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun menggelar rapat koordinasi untuk mengeval
PEMERINTAHAN
ACEH TAMIANG Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia (AIGMI) menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sistem instalasi gas medik kepada RSU
KESEHATAN
PALUTA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menandatangani perjanjian kinerja tahun 2026 dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di Ru
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil suami dan anak Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terkait kasus dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan pemerintah negaranegara di Timur Tengah tidak merekomendasikan
NASIONAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, J
POLITIK
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus melakukan diplomasi agar dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping dapat
INTERNASIONAL
DENPASAR Polda Bali memastikan bahwa potongan tubuh yang ditemukan di Pantai Ketewel, Sukawati, Gianyar, merupakan korban penculikan war
HUKUM DAN KRIMINAL
