FOMO, Depresi, dan Cyber Bullying: Bahaya Medsos bagi Anak di Bawah 16 Tahun
MEDAN Pemerintah resmi melarang anakanak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Kebijakan ini mendapat dukungan dari para psi
KESEHATAN
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya menjadi opsi paling akhir yang diambil pemerintah di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah yang masih berkecamuk.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan hal tersebut di Kompleks Parlemen, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan berbagai skenario postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi.Baca Juga:
"Saya minta kalau bisa opsi itu [BBM subsidi naik] paling akhir, bukan terakhir, paling akhir," kata Misbakhun.
Harga minyak Brent dunia sempat menembus US$119,50 per barel, sebelum akhirnya turun ke level US$98,96 per barel.
Penurunan ini tercatat sebagai koreksi terbesar sepanjang sejarah dari level tertinggi intraday ke harga penutupan.
Sementara ICP (Indonesian Crude Price) ditetapkan pemerintah sekitar US$70 per barel.
Misbakhun menekankan, kenaikan harga BBM bersubsidi otomatis akan berdampak pada harga kebutuhan pokok, pangan, dan transportasi.
Hal ini berpotensi menekan daya beli masyarakat, sekaligus memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
"Kalau daya beli masyarakat terpengaruh, maka akan memengaruhi tingkat pertumbuhan kita," jelas anggota Fraksi Golkar tersebut.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kondisi kas negara masih cukup untuk menahan gejolak harga energi global dan melindungi daya beli masyarakat.
"Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian menaikkan harga BBM. Kita lihat kondisinya dulu," ujar Purbaya saat ditemui di Pasar Tanah Abang.
Purbaya menambahkan, pemerintah akan terus memantau harga minyak dunia dan siap menyesuaikan postur APBN sebagai "shock absorber" atau peredam guncangan jika lonjakan harga minyak berlanjut.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan paling lambat sebulan ke depan untuk menentukan langkah fiskal yang tepat.
"Kalau setelah sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi. APBN tetap menjadi shock absorber untuk menahan dampak gejolak energi global," pungkasnya.*
(bb/ad)
MEDAN Pemerintah resmi melarang anakanak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Kebijakan ini mendapat dukungan dari para psi
KESEHATAN
JAKARTA Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mendorong Arab Saudi untuk ikut bergabung dengan serangan AS dan Israel terhadap Iran. Pe
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin peringatan Nuzulul Qur&039an tingkat nasional tahun 1447 H/2026 M di Istana Negara, Komplek
PEMERINTAHAN
BATU BARA, 10 Maret 2026 Persoalan pintu air irigasi di Desa Sei Mataram, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara yang sempat viral
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Afriansyah Noor, melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Ut
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang musim mudik Lebaran 1447 H/2026 M, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurt
NASIONAL
MEDAN Polisi telah berhasil mengidentifikasi mayat seorang wanita muda yang ditemukan di dalam kontainer boks di Jalan Menteng, Gang Ser
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi dunia kerja yang terdampak di
PENDIDIKAN
MANDAILING NATAL Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal (Kemenag Madina), Sumatera Utara, merekomendasikan 17 masjid ramah
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama aparat gabungan melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik
HUKUM DAN KRIMINAL