MHT Awards 2026 Terima 648 Karya, PWI Jaya Nilai Antusiasme Jurnalis Tinggi
JAKARTA Anugerah Jurnalistik Muhammad Hoesni Thamrin (MHT Awards) ke52 tahun 2026 mencatat partisipasi tinggi dari kalangan jurnalis. H
NASIONAL
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang awal 2026.
Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh antara DPR dan pemerintah, terutama terkait besarnya ongkos politik dalam kontestasi kepala daerah.
Puan menyampaikan hal itu di kompleks parlemen, Gedung DPR RI, Selasa, 10 Maret 2026.Baca Juga:
Menurut dia, tingginya biaya politik diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik korupsi di tingkat daerah.
"Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," kata Puan.
Ia menegaskan lembaganya juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Puan, penguatan akuntabilitas penting agar kepala daerah memiliki kesadaran untuk menjaga integritas dalam mengelola pemerintahan dan anggaran daerah.
"Akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran bersama agar kepala daerah bisa saling menjaga," ujarnya.
Puan menambahkan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari sistem politik, pengawasan, hingga pendidikan antikorupsi bagi pejabat publik.
Upaya tersebut diharapkan dapat menekan potensi praktik korupsi di tingkat daerah.
Sepanjang Januari hingga Maret 2026, sejumlah kepala daerah terjaring OTT oleh KPK.
Beberapa di antaranya adalah Bupati Pati, Wali Kota Madiun, Bupati Pekalongan, serta terbaru Bupati Rejang Lebong.
JAKARTA Anugerah Jurnalistik Muhammad Hoesni Thamrin (MHT Awards) ke52 tahun 2026 mencatat partisipasi tinggi dari kalangan jurnalis. H
NASIONAL
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Pengadilan Agama (PA) Kota Tanjungbalai resmi melaksanakan penandatanganan Not
PEMERINTAHAN
BINJAI Aktivis hukum Kota Binjai, Dhani Aulya Lubis, meminta Pemerintah Kota Binjai dan masyarakat bersikap bijaksana dalam menyikapi po
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Tim gabungan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI) tel
PERISTIWA
MEDAN RSU Muhammadiyah Sumatera Utara merespons laporan pasien Mimi Maysarah (48) yang menuding adanya pengangkatan rahim tanpa persetujua
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) memastikan perbaikan ruas jal
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT.
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Panitia Perayaan HUT ke105 Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) d
PEMERINTAHAN
BEKASI Presiden Prabowo Subianto berencana menggelontorkan dana sekitar Rp 4 triliun untuk membenahi 1.800 pelintasan sebidang kereta api
NASIONAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto menilai produk genteng berbahan sampah plastik hasil olahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawas
NASIONAL