Nyaris Sepertiga Anggaran Pendidikan 2027 Rp820,9 Triliun Mengalir ke Program MBG
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RA
EKONOMI
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang awal 2026.
Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh antara DPR dan pemerintah, terutama terkait besarnya ongkos politik dalam kontestasi kepala daerah.
Puan menyampaikan hal itu di kompleks parlemen, Gedung DPR RI, Selasa, 10 Maret 2026.Baca Juga:
Menurut dia, tingginya biaya politik diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik korupsi di tingkat daerah.
"Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," kata Puan.
Ia menegaskan lembaganya juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Puan, penguatan akuntabilitas penting agar kepala daerah memiliki kesadaran untuk menjaga integritas dalam mengelola pemerintahan dan anggaran daerah.
"Akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran bersama agar kepala daerah bisa saling menjaga," ujarnya.
Puan menambahkan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari sistem politik, pengawasan, hingga pendidikan antikorupsi bagi pejabat publik.
Upaya tersebut diharapkan dapat menekan potensi praktik korupsi di tingkat daerah.
Sepanjang Januari hingga Maret 2026, sejumlah kepala daerah terjaring OTT oleh KPK.
Beberapa di antaranya adalah Bupati Pati, Wali Kota Madiun, Bupati Pekalongan, serta terbaru Bupati Rejang Lebong.
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RA
EKONOMI
BANDA ACEH Polda Aceh bersama TNI menggelar apel kesiapan pengamanan peringatan Hari Damai Aceh 2026 di depan Masjid Raya Baiturrahman,
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh membagikan 6.000 bendera Merah Putih kepada masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyaksikan penyampaian pidato Presiden RI Prabowo Subianto terkait R
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyaks
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menjelaskan rencana pembelajaran bahasa asing sejak kelas
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkapkan pemerintah tengah menyusun Rancangan U
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengukuhkan 74 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) P
PEMERINTAHAN
PESISIR SELATAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan permanen
NASIONAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat koordinasi dengan Pemer
NASIONAL