Safari Politik ke Lampung, Jokowi Resmi Sandang Gelar Baginda Pemuka Bangsa
BANDAR LAMPUNG Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari masyarakat adat Lampung Pepadun saat
POLITIK
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang awal 2026.
Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh antara DPR dan pemerintah, terutama terkait besarnya ongkos politik dalam kontestasi kepala daerah.
Puan menyampaikan hal itu di kompleks parlemen, Gedung DPR RI, Selasa, 10 Maret 2026.Baca Juga:
Menurut dia, tingginya biaya politik diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik korupsi di tingkat daerah.
"Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," kata Puan.
Ia menegaskan lembaganya juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Puan, penguatan akuntabilitas penting agar kepala daerah memiliki kesadaran untuk menjaga integritas dalam mengelola pemerintahan dan anggaran daerah.
"Akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran bersama agar kepala daerah bisa saling menjaga," ujarnya.
Puan menambahkan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari sistem politik, pengawasan, hingga pendidikan antikorupsi bagi pejabat publik.
Upaya tersebut diharapkan dapat menekan potensi praktik korupsi di tingkat daerah.
Sepanjang Januari hingga Maret 2026, sejumlah kepala daerah terjaring OTT oleh KPK.
Beberapa di antaranya adalah Bupati Pati, Wali Kota Madiun, Bupati Pekalongan, serta terbaru Bupati Rejang Lebong.
BANDAR LAMPUNG Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari masyarakat adat Lampung Pepadun saat
POLITIK
BANDUNG Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat, menyeret nama Taufik Hidayat ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) menyampaikan perkembangan terbaru terkait pelaksanaan program
PERISTIWA
JAKARTA Partai Golkar menanggapi langkah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mulai melakukan safari politik bersama Partai Solidar
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Yulius Setiarto, mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara pelaksanaan
NASIONAL
MEDAN Menghabiskan waktu bersama keluarga saat akhir pekan bisa menjadi momen menyenangkan dengan mengunjungi pusat perbelanjaan yang me
PARIWISATA
DELI SERDANG Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan yang diduga merupakan pabrik atau gudang sandal di Kilometer 12 Jalan Lintas Medan
PERISTIWA
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur belum memberikan izin pelaksanaan siaran langsung atau live streaming pada sidang perdana p
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang eceran nasional terpantau relatif stabil pada Sabtu (27/6/2026) pagi. Berdasa
EKONOMI
BANDA ACEH Musim durian kembali tiba di kawasan Barat Selatan (Barsela) Aceh. Ribuan penikmat buah berduri ini mulai berburu durian khas
PARIWISATA