Jokowi Dipastikan Hadir di Persidangan, Kuasa Hukum: Akan Tunjukkan Ijazah Lengkap dari SD hingga S1
JAKARTA Polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru setelah kuasa hukum memastikan Jokowi akan hadir
POLITIK
JAKARTA — Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga 28 Februari 2026.
Angka tersebut setara 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan posisi defisit tersebut masih berada dalam koridor yang telah direncanakan pemerintah.Baca Juga:
"Desain APBN kita memang defisit. Tahun ini belanjanya kita percepat supaya dampaknya terhadap perekonomian terasa sejak awal tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Menurut Purbaya, percepatan belanja negara sengaja dilakukan agar stimulus fiskal tidak menumpuk di akhir tahun. Pemerintah ingin dampak belanja negara dapat langsung mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun.
Ia juga menanggapi perbandingan dengan kondisi APBN tahun sebelumnya yang sempat mencatat surplus pada periode yang sama.
"Selama beberapa tahun APBN memang dirancang defisit. Tahun ini kita paksakan belanja lebih merata sepanjang tahun agar dampak terhadap ekonomi lebih terasa," kata dia.
Lonjakan defisit pada awal tahun terjadi seiring dengan realisasi belanja negara yang meningkat signifikan. Hingga Februari 2026, belanja negara tercatat mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9 persen secara tahunan (year on year).
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, penerimaan negara juga mencatat pertumbuhan positif. Hingga akhir Februari, pendapatan negara mencapai Rp358 triliun atau tumbuh 12,8 persen secara tahunan.
Kontributor terbesar berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp245,1 triliun, meningkat 30,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Purbaya mengatakan kombinasi antara percepatan belanja dan pertumbuhan penerimaan negara menunjukkan bahwa APBN masih berada dalam kondisi terkendali.
JAKARTA Polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru setelah kuasa hukum memastikan Jokowi akan hadir
POLITIK
MEDAN Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai acara pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 0201/Medan yang digelar di Grand Mercure
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengacara Roy Suryo, Refly Harun, menilai penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap salah satu tersangka k
POLITIK
JAKARTA Produk fesyen dan aksesori Indonesia mencatat potensi transaksi senilai 1 juta dolar AS atau sekitar Rp17 miliar dalam ajang Pop
EKONOMI
ACEH TIMUR Seorang terduga pengedar narkoba berinisial MAF (20) dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh ke lereng kebun sawit saat b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menahan lonjakan harga tiket pesawat di tengah kenaikan biaya bahan bakar avtur yang menek
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan suspend terhadap sekit
POLITIK
TEHERAN Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengklaim telah mencegat sebuah kapal yang disebut sebagai bagian dari armada bayangan Iran
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hasil kajian dan rekomendasi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden P
NASIONAL
MAKKAH Pemerintah menetapkan lima wilayah utama sebagai basis akomodasi jemaah haji Indonesia di Makkah pada penyelenggaraan haji 1447 H
AGAMA