DPR Tetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK 2026–2031
JAKARTA Komisi XI DPR RI menetapkan lima pimpinan baru Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 20262031 setelah m
EKONOMI
JAKARTA — Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga 28 Februari 2026.
Angka tersebut setara 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan posisi defisit tersebut masih berada dalam koridor yang telah direncanakan pemerintah.Baca Juga:
"Desain APBN kita memang defisit. Tahun ini belanjanya kita percepat supaya dampaknya terhadap perekonomian terasa sejak awal tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Menurut Purbaya, percepatan belanja negara sengaja dilakukan agar stimulus fiskal tidak menumpuk di akhir tahun. Pemerintah ingin dampak belanja negara dapat langsung mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun.
Ia juga menanggapi perbandingan dengan kondisi APBN tahun sebelumnya yang sempat mencatat surplus pada periode yang sama.
"Selama beberapa tahun APBN memang dirancang defisit. Tahun ini kita paksakan belanja lebih merata sepanjang tahun agar dampak terhadap ekonomi lebih terasa," kata dia.
Lonjakan defisit pada awal tahun terjadi seiring dengan realisasi belanja negara yang meningkat signifikan. Hingga Februari 2026, belanja negara tercatat mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9 persen secara tahunan (year on year).
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, penerimaan negara juga mencatat pertumbuhan positif. Hingga akhir Februari, pendapatan negara mencapai Rp358 triliun atau tumbuh 12,8 persen secara tahunan.
Kontributor terbesar berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp245,1 triliun, meningkat 30,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Purbaya mengatakan kombinasi antara percepatan belanja dan pertumbuhan penerimaan negara menunjukkan bahwa APBN masih berada dalam kondisi terkendali.
"Secara keseluruhan, pendapatan yang tumbuh dan belanja yang terakselerasi menunjukkan APBN tetap berperan sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi," kata dia.*
(oz/dh)
JAKARTA Komisi XI DPR RI menetapkan lima pimpinan baru Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 20262031 setelah m
EKONOMI
MEDAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menggelar panen raya hasil program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan (WB
EKONOMI
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyinggung dua faktor utama yang memengaruhi mahalnya harga tiket pesawat, yakni nilai tuk
EKONOMI
JAKARTA Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyatakan diplomasi ekonomi pemerintah membuahkan hasil dalam menekan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Satu Jam Berkualitas bersama Keluarga atau
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya atas capaian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Me
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memberikan arahan langsung kepada seluruh personel Biro Sumber Daya M
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menerima kunjungan diplomatik dari perwakilan Kedutaan Besar Keraja
PENDIDIKAN
DENPASAR Personel Subsatgas Pam Jalur melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar, Denpasar, dalam rangka mendukung Ope
NASIONAL