Presiden Prabowo Subianto Apresiasi Kinerja Danantara, ROA Meningkat 300%

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya atas capaian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurut laporan yang diterimanya, return on asset (ROA) Danantara meningkat lebih dari 300 persen pada 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Subianto Panggil Menteri Kabinet Merah Putih ke Danantara

Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Tasyakuran HUT pertama Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

"Saya cukup gembira, return on asset satu tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300 persen. Ini cukup baik," ujarnya.

Prabowo menambahkan, pencapaian ini menjadi bukti bahwa pembentukan Danantara efektif, terutama dalam pengelolaan kekayaan negara melalui BUMN.

Dengan lebih dari 1.000 perusahaan di bawah pengelolaan, Danantara berhasil menghadirkan satu kendali manajemen yang terpusat."Tidak ada pelajaran manajemen di mana pun di dunia, satu manajemen bisa mengelola 1.000 entitas," katanya.

Presiden juga menyambut baik posisi Danantara yang kini masuk dalam 10 besar lembaga pengelola kekayaan negara di dunia, menempati peringkat enam atau tujuh. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan pentingnya political will dan manajemen yang baik.

Pengamat ekonomi menilai, capaian ROA 300 persen ini menandakan Danantara mampu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas BUMN secara signifikan, sekaligus menjadi model bagi pengelolaan sovereign wealth fund di Indonesia.*

(d/dh)

Jamdatun Ingatkan IFG Group: Streamlining BUMN Harus Berdasar Hukum

Ketegangan Memuncak! Rudal dan Drone Iran Hantam Wilayah Utara Israel

Menteri Trenggono Murka! Bangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Lombok Timur Tak Sesuai Standar: Jangan Bercanda! Kamu BUMN, Kan?

Hujan Deras Sebabkan Genangan di Sunset Road, Polresta Denpasar Turunkan Personel Atur Lalu Lintas

Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen

Eks Jubir KPK: Penilaian Kerugian BUMN Harus Gunakan Paradigma Bisnis, Bukan Pemerintahan