Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, Senin (16/3/2026).
Dony menjelaskan, pembahasan terkait utang proyek Whoosh saat ini berada di tingkat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Menteri Keuangan.
Menurutnya, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan kementerian tersebut.
"Utang Whoosh nanti tanya ke Pak Menko. Dari kami, tawarannya sudah selesai. Tinggal menunggu keputusan Pak Menko dan Pak Menkeu," ujar Dony.
Ia menambahkan, pemerintah ingin proses restrukturisasi ini berjalan cepat agar proyek kereta cepat bisa segera masuk ke fase pengembangan berikutnya.
"Kita berharap paling tidak semester ini selesai supaya tidak berlarut-larut," jelas Dony.
Meski kewajiban utang tetap ada, pemerintah berupaya memperbaiki struktur pembiayaan agar tidak membebani operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemimpin konsorsium BUMN dalam proyek tersebut.
"Sebetulnya utangnya tetap, tinggal strukturnya kita buat lebih baik supaya tidak mengganggu kereta api ke depan," tambah Dony.
Selain proyek Kereta Cepat Whoosh, Danantara menekankan rencana pengembangan transportasi berbasis rel lainnya, termasuk elektrifikasi jalur Jakarta–Cikampek, Jakarta–Sukabumi, dan Jakarta–Rangkasbitung.
Kereta Cepat Whoosh saat ini dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan joint venture antara konsorsium Indonesia dan China.
Konsorsium Indonesia diwakili PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan saham 60 persen, sementara China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memegang 40 persen. Dari empat BUMN anggota PSBI, PT Kereta Api Indonesia memegang saham mayoritas sebesar 51,37 persen.
Berdasarkan catatan KCIC, pada semester I-2025, perusahaan mencatat kerugian Rp1,6 triliun, di mana KAI harus menanggung Rp1,42 triliun sebagai pemegang saham mayoritas PSBI.*