Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menunjukkan bahwa mayoritas ekonom menilai kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk.
Survei yang melibatkan 85 ekonom dari berbagai latar belakang ini menggambarkan kecenderungan pesimistis terhadap arah perekonomian Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.
Sebanyak 48 persen atau 41 dari 85 ekonom yang disurvei menilai bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini telah memburuk dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.Baca Juga:
Sementara itu, 38 persen lainnya menyatakan bahwa kondisi ekonomi tidak mengalami perubahan signifikan, dan hanya 14 persen yang optimis dengan keadaan ekonomi saat ini.
Survei ini meminta para responden untuk memberikan penilaian berdasarkan skor -2 hingga +2 terkait kondisi ekonomi saat ini.
Hasilnya, rata-rata skor mencapai -0,39, yang mencerminkan kecenderungan mayoritas ekonom yang menilai bahwa perekonomian Indonesia sedang memburuk atau stagnan.
Namun, meskipun pesimisme terhadap kondisi perekonomian semakin menguat, keyakinan terhadap pemulihan ekonomi di masa depan masih relatif tinggi.
Para ahli memberikan skor rata-rata 7,37 dari 10 terkait keyakinan terhadap ekonomi Indonesia.
Hal ini mencerminkan harapan bahwa perbaikan mungkin terjadi, meskipun tidak segera terlihat dalam waktu dekat.
"Setelah tiga survei berturut-turut dalam rentang 18 bulan, para ahli masih meyakini bahwa kondisi perekonomian Indonesia tidak kunjung membaik," tulis LPEM FEB UI dalam laporannya yang dirilis pada Jumat, 13 Maret 2026.
Salah satu masalah yang menjadi perhatian utama adalah inflasi.
Hasil survei menunjukkan bahwa 67 persen ekonom (57 responden) menilai bahwa tekanan inflasi telah meningkat dibandingkan tiga bulan lalu.
Sementara 27 persen melihat inflasi tetap stabil dan hanya 6 persen yang menganggap inflasi mereda.
Rata-rata skor inflasi yang diberikan oleh responden adalah +0,71, menunjukkan bahwa sebagian besar ekonom mencemaskan lonjakan inflasi yang semakin nyata.
Angka ini juga menunjukkan peningkatan signifikan dari survei sebelumnya yang tercatat +0,47.
Meningkatnya inflasi berisiko menggerus daya beli masyarakat, yang dapat memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi.
"Ini merupakan sinyal yang mengkhawatirkan, karena meningkatnya tekanan inflasi berarti harga barang dan jasa semakin tinggi, yang secara bertahap menggerus daya beli masyarakat Indonesia," tulis LPEM UI.
Selain inflasi, kondisi pasar tenaga kerja juga menjadi sorotan.
Survei menunjukkan bahwa 56 persen ekonom menilai pasar tenaga kerja semakin ketat, sementara hanya 13 persen yang melihatnya melonggar.
Hal ini mencerminkan adanya kecenderungan pengangguran yang semakin tinggi dan stagnasi dalam pertumbuhan upah.
Kondisi ini, menurut para ahli, berisiko menekan daya beli masyarakat lebih lanjut dan memperburuk distribusi pendapatan di Indonesia.
Rata-rata skor pasar tenaga kerja mencapai -0,55, yang menunjukkan kekhawatiran tentang ketidakpastian lapangan pekerjaan.
LPEM UI memperingatkan bahwa kombinasi antara memburuknya kondisi ekonomi, meningkatnya inflasi, dan melemahnya pasar tenaga kerja dapat menciptakan ancaman stagflasi.
Stagflasi adalah kondisi ekonomi yang diwarnai oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi, inflasi tinggi, dan pengangguran yang meningkat.
Survei ini dilakukan antara 24 Februari hingga 9 Maret 2026, dengan melibatkan 85 ekonom dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, lembaga penelitian, sektor swasta, serta institusi multinasional.
Responden berasal dari berbagai daerah di Indonesia, serta tujuh negara asing: Australia, Inggris, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok.*
(tt/ad)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN