Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai langkah antisipasi terhadap dampak dari dinamika global, khususnya dalam sektor energi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia.
Dadan mengungkapkan bahwa BGN terlibat aktif dalam rapat harmonisasi anggaran pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna menghadapi potensi krisis energi yang melanda dunia.
"Ya, tentu saja. Kami ikut rapat harmonisasi anggaran untuk menyikapi mekanisme dan fenomena global, terutama terkait energi dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Kami juga melakukan perhitungan agar bisa berkontribusi dalam menyikapi krisis yang ada," ujar Dadan Hindayana di Kejaksaan Agung, Selasa (17/3/2026).Baca Juga:
Dadan menambahkan bahwa meskipun tidak ada instruksi langsung untuk memangkas program Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN tetap memilih untuk melakukan efisiensi anggaran.
Ini sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi krisis energi yang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, langkah ini menunjukkan 'sense of crisis' yang harus dimiliki setiap lembaga pemerintahan dalam menghadapi ketidakpastian global.
"Tentu tidak ada arahan khusus, tetapi kami harus memiliki sense of crisis. Terkait hal itu, kami menyiapkan langkah-langkah agar penggunaan anggaran lebih efisien," kata Dadan.
Langkah efisiensi yang diambil oleh BGN bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efektif, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana.
BGN juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Dadan menjelaskan, Badan Gizi Nasional memiliki pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun, dengan tambahan dana cadangan (standby) sebesar Rp 63 triliun.
Namun, saat ini pihaknya memilih untuk memaksimalkan penggunaan anggaran utama tanpa bergantung pada dana cadangan tersebut.
"Kami akan memaksimalkan Rp 268 triliun terlebih dahulu dan tidak menghitung dana standby. Dari angka itu, kami sedang menghitung berapa maksimal anggaran yang benar-benar bisa digunakan secara efisien," jelas Dadan Hindayana.
Strategi efisiensi yang diterapkan BGN diharapkan dapat menjaga keseimbangan fiskal dan memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.
Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk merespons potensi krisis energi global yang diprediksi dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Efisiensi anggaran tidak hanya dilihat sebagai langkah penghematan belaka, tetapi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara yang bijaksana.
Setelah perhitungan anggaran selesai dan langkah efisiensi diterapkan, BGN akan memberikan laporan rinci mengenai skema penghematan yang dilakukan.
Pemerintah berharap, dengan adanya langkah efisiensi ini, BGN tetap dapat menjalankan program-program prioritas yang telah ditetapkan, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan meminimalkan dampak negatif dari krisis energi.
Meski dihadapkan dengan potensi ketidakpastian global, pemerintah Indonesia melalui BGN tetap optimistis dapat menjalankan program-program strategisnya tanpa mengorbankan efisiensi fiskal.
Dalam waktu dekat, BGN akan terus memantau perkembangan situasi global untuk memastikan bahwa semua kebijakan anggaran dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tetap berfokus pada keberlanjutan program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang berhubungan dengan peningkatan gizi.*
(bs/ad)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL