JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menambah penempatan dana sebesar Rp100 triliun ke sistem perbankan guna menjaga likuiditas di tengah kenaikan imbal hasil (yield) obligasi negara.
Langkah ini diambil sebagai respons atas indikasi pengetatan likuiditas di pasar keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemantauan harian terhadap dinamika pasar.Baca Juga:
Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan perbankan mengalami kekurangan dana yang berpotensi mendorong kenaikan suku bunga secara tajam.
"Kalau bond yield naik, saya sudah perhatikan. Kalau naik cukup signifikan, berarti ada indikasi kekeringan likuiditas di bank," ujar Purbaya, Rabu, 25 Maret 2026.
Dengan tambahan penempatan tersebut, total dana pemerintah yang berada di perbankan kini mencapai sekitar Rp300 triliun, meningkat dari sebelumnya sekitar Rp200 triliun.
Dana tersebut dapat dimanfaatkan perbankan untuk ditempatkan kembali pada instrumen seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau dikelola sesuai kebutuhan likuiditas masing-masing bank.
Purbaya menjelaskan, kebijakan ini juga bertujuan untuk menekan tekanan pada pasar obligasi.
Menurut dia, kecukupan likuiditas di perbankan dapat membantu menjaga permintaan terhadap SBN sehingga imbal hasil obligasi tidak melonjak terlalu tinggi.
"Kalau bank punya likuiditas, mereka bisa menyerap obligasi. Dengan begitu, yield bisa lebih terjaga," kata dia.
Penempatan dana pemerintah tersebut bersifat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kas negara maupun perkembangan kondisi pasar.
Pada tahap awal, distribusi dana difokuskan pada bank-bank milik negara (Himbara) serta bank pembangunan daerah (BPD).
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Nursyam, SH., M.Hum., menegaskan bahwa advokat harus menguasai teknologi informasi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta desain pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan dimatangkan sebelum proy
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Pekanbaru menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepa
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina) menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Penge
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 45 Desember 202
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution membantah tudingan bahwa dirinya bersikap arogan saat meninggalkan rapat paripurna D
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat peningkatan kasus penyiksaan dalam kurun w
HUKUM DAN KRIMINAL
KYUSHU Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, t
INTERNASIONAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Zulkifli, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 kilogram. Von
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan adanya praktik mafia beras yang disebut telah merugikan masyara
EKONOMI
