Rp239 Triliun Digelontorkan! Prabowo Gaspol Hilirisasi dan Energi

BOGOR — Pemerintahan Prabowo Subianto terus mendorong percepatan program hilirisasi industri dan penguatan ketahanan energi nasional.

Upaya tersebut menjadi fokus dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang, Bogor, Rabu, 25 Maret 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah tengah mengakselerasi sejumlah proyek hilirisasi tahap awal.

Baca Juga:

• Di Balik Dominasi Laki-laki, Perempuan dalam Budaya Batak Justru Pegang Peran Besar!

Dari 20 proyek yang direncanakan, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai dalam waktu dekat.

"Selain itu, akan ada tambahan 13 proyek hilirisasi dengan total investasi sekitar Rp239 triliun yang saat ini dalam tahap finalisasi," ujar Bahlil.

Selain hilirisasi, pemerintah juga menaruh perhatian pada pengembangan energi alternatif sebagai bagian dari strategi menuju kemandirian energi.

Presiden Prabowo, menurut Bahlil, mengarahkan agar seluruh potensi energi domestik dapat dioptimalkan.

Sumber energi seperti etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) menjadi bagian dari strategi tersebut, seiring dengan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.

"Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada, termasuk mendorong transisi energi secara bertahap," kata Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel.

Pemerintah, kata dia, masih memantau dinamika pasar global sebelum mengambil kebijakan lanjutan.

Menurut Bahlil, pemerintah membuka peluang relaksasi kebijakan produksi jika harga komoditas tetap stabil, namun tetap dilakukan secara terukur agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

"Semua masih dalam koordinasi dengan kondisi supply dan demand. Yang penting harga tetap stabil dan menguntungkan," ujarnya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional.

Pemerintah diminta menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor mineral.

"Presiden menegaskan agar kepentingan negara menjadi prioritas utama, serta mencari sumber pendapatan baru dari sektor mineral yang selama ini belum optimal," kata Bahlil.

Pemerintah menargetkan kebijakan hilirisasi, transisi energi, dan pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan terintegrasi.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.*

(bi/ad)

Di Balik Dominasi Laki-laki, Perempuan dalam Budaya Batak Justru Pegang Peran Besar!

KUR BCA 2026 Resmi Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Cicilan Mulai Rp1,9 Juta!

Sampah: Ancaman Kesehatan atau Sumber Ekonomi yang Terabaikan

Presiden Prabowo Bahas Proyek Pengelolaan Sampah Jadi Energi dengan Rosan Roeslani

Kemhan dan TNI Gelar Rakor Tindak Lanjuti Arahan Presiden soal Penegakan Hukum

Menkeu Purbaya Pastikan Indonesia Tak Alami Darurat Energi, APBN Dinilai Masih Kuat