DEN: Anjuran IEA Kurangi BBM dan LPG Sejalan dengan Transisi Energi Indonesia

JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) menilai anjuran Badan Energi Internasional atau International Energy Agency untuk mengurangi penggunaan minyak dan LPG sejalan dengan kebijakan transisi energi Indonesia.

Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Anjuran dari IEA itu sudah ada, bahkan dalam PP. Justru sekarang implementasinya," kata Satya, Kamis, 26 Maret 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Tekankan Hilirisasi dan Pengelolaan SDA untuk Kepentingan Negara

Menurut dia, skenario transisi energi Indonesia telah dirancang jauh sebelum munculnya ketegangan geopolitik global.

Namun, situasi saat ini dinilai dapat menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaannya.

DEN menilai langkah pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dapat dilakukan melalui sejumlah kebijakan, seperti peralihan ke kendaraan listrik, pemanfaatan transportasi publik, hingga penggunaan kompor listrik untuk rumah tangga.

Selain itu, pemerintah juga mendorong konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke energi alternatif, seperti gas (CNG) maupun listrik, secara bertahap.

Kebijakan kerja dari rumah (WFH) juga dinilai dapat membantu menekan mobilitas dan konsumsi energi.

"Dalam kebijakan energi nasional, tidak hanya sisi suplai yang diatur, tetapi juga permintaan," ujar Satya.

Di sisi lain, rekomendasi IEA terkait kebijakan fiskal, seperti pengurangan pajak bahan bakar untuk menahan inflasi, dinilai dapat menjadi bahan kajian pemerintah.

Namun, implementasinya tetap menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.

IEA sebelumnya mengusulkan sejumlah langkah untuk menghadapi potensi gangguan pasokan energi global, antara lain menekan permintaan energi, mengurangi mobilitas, serta mendorong penggunaan energi listrik.

Lembaga riset Institute for Essential Services Reform menilai pengurangan ketergantungan impor energi menjadi hal krusial.

Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, dengan sekitar 80 persen masih bergantung pada impor.

Ketergantungan tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik global, terutama di kawasan produsen energi.

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan sensitivitas fiskal sekitar Rp6,7 triliun untuk setiap kenaikan US$1 harga minyak, kenaikan harga hingga US$80 per barel dapat menambah beban subsidi secara signifikan.

Pemerintah menargetkan transisi energi tidak hanya menjaga ketahanan energi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju Indonesia bebas dari jebakan negara berpendapatan menengah pada 2045.*

(in/dh)

Prabowo Tekankan Hilirisasi dan Pengelolaan SDA untuk Kepentingan Negara

Bhabinkamtibmas Sumerta Kauh Sambang Sesepuh Yayasan Madya Nurussalam, Perkuat Sinergi Kamtibmas

BITV Online Resmi Terverifikasi Dewan Pers, Perkuat Komitmen Jurnalisme Profesional dan Kredibel

Andi Azwan Dorong dr Tifa Ajukan Restorative Justice dalam Kasus Ijazah Jokowi

Presiden Prabowo Bahas Proyek Pengelolaan Sampah Jadi Energi dengan Rosan Roeslani

Kemhan dan TNI Gelar Rakor Tindak Lanjuti Arahan Presiden soal Penegakan Hukum