Kerja Sama Energi RI-Korsel: Dorong Hilirisasi Nikel dan Pengembangan Energi Terbarukan

JAKARTA – Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam diplomasi energi global melalui kerja sama strategis dengan Korea Selatan, khususnya di sektor energi terbarukan dan hilirisasi mineral kritis.

Penandatanganan tiga nota kesepahaman antara kedua negara pada 3 April 2026 bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mempercepat transisi energi yang berkelanjutan.

Alfons Manibui, anggota Komisi XII DPR RI, mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah mencanangkan kerjasama dengan Korsel.

Baca Juga:

• Menaker Yassierli Tegaskan Pentingnya Hubungan Industrial yang Kolaboratif di Era Digital

Kerja sama ini mencakup pengembangan teknologi energi bersih seperti energi terbarukan, hidrogen, dan smart grid, serta penguatan teknologi carbon capture and storage (CCS).

Selain itu, Indonesia juga akan memperkuat pengembangan mineral kritis yang menjadi bahan baku utama untuk industri energi masa depan, terutama baterai kendaraan listrik.

"Kerja sama ini sangat penting dalam memperkuat hilirisasi mineral kritis, terutama nikel. Mengingat Indonesia menguasai sekitar 40 persen cadangan nikel dunia, ini adalah momentum strategis agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pemain utama di rantai nilai industri baterai global," ujar Alfons dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).

Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, berpotensi menjadi pusat produksi baterai kendaraan listrik (EV), seiring dengan semakin meningkatnya permintaan global terhadap kendaraan listrik.

Alfons menekankan bahwa kerja sama ini harus disertai dengan transfer teknologi yang konkret dan terukur untuk memperkuat kapasitas industri nasional dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Ketahanan Energi di Tengah Geopolitik Global

Selain potensi hilirisasi, kerja sama ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia, terutama dalam menghadapi ketegangan geopolitik global. Salah satunya adalah potensi gangguan rantai pasokan energi akibat ketidakpastian di Timur Tengah.

"Kerja sama ini akan memperkuat kedaulatan energi Indonesia dari sisi pasokan, teknologi, dan nilai tambah ekonomi, sehingga Indonesia tidak rentan terhadap gejolak energi global," tambah Alfons.

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman ini yang diharapkan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi kedua negara, serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik di sektor energi.

Alfons berharap implementasi kerja sama ini dapat berjalan optimal, dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

Selain penguatan industri dalam negeri dan peningkatan nilai tambah, kerjasama ini juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara agenda transisi energi dan ketahanan energi nasional.*

(mt/dh)

Menaker Yassierli Tegaskan Pentingnya Hubungan Industrial yang Kolaboratif di Era Digital

Dubes Iran Pujian Indonesia: Siap Menjadi Fasilitator Perdamaian AS-Iran

Pemerintah Percepat Distribusi Program MBG ke Pesantren, Target 82,9 Juta Penerima

Doakan Kemenangan Iran, Din Syamsuddin: Kita Harus Bersatu Bangun Peradaban Islam Baru

Rosan Roeslani Klaim, Indonesia Jadi Destinasi Utama Investasi Jepang dan Korea Selatan

PIHPS Catat Kenaikan Harga Pangan, Cabai Rawit Merah Tertinggi di Rp119.400/kg