Ada dua cara untuk mengajukan KUR BNI 2026:
Online:
- Kunjungi situs resmi eform.bni.co.id
- Baca syarat dan ketentuan KUR
- Centang tanda persetujuan dan lanjutkan pengisian data
- Tunggu survei lokasi usaha dan wawancara dari pihak BNI
Offline:
- Kunjungi cabang BNI terdekat dengan membawa dokumen persyaratan
- Isi formulir pengajuan KUR dan serahkan agunan jika diperlukan
- Tunggu proses survei dan wawancara dari pihak BNI
- Proses persetujuan kredit biasanya memerlukan waktu sekitar 3-7 hari kerja
- Keunggulan KUR BNI 2026 untuk Pengembangan UMKM
KUR BNI 2026 ini dirancang untuk memberikan modal yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk modal kerja atau investasi produktif.
Dengan suku bunga yang terjangkau dan cicilan yang fleksibel, UMKM dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani dengan pembayaran yang berat.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan sektor UMKM yang telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap lapangan kerja dan perekonomian lokal.
Bagi Anda yang ingin mengajukan KUR BNI 2026, segera kunjungi cabang BNI terdekat atau ajukan secara online untuk mendapatkan bantuan modal yang bisa mempercepat pengembangan usaha Anda.*
(di/ad)
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC
PEMERINTAHAN
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
