Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA — Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terkendali di bawah 3 persen, meski harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak dinaikkan.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan, sejumlah strategi telah disiapkan untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan kenaikan harga minyak dunia.
"Secara keseluruhan, defisit APBN masih bisa dijaga di bawah 3 persen, dengan daya beli masyarakat tetap terjaga," ujar Juda dalam forum ekonomi di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.Baca Juga:
Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia tidak sepenuhnya berdampak negatif.
Pemerintah justru berpotensi memperoleh tambahan penerimaan negara (windfall revenue), terutama dari sektor ekspor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).
Peningkatan harga komoditas tersebut dinilai dapat menjadi penyeimbang terhadap lonjakan belanja subsidi energi.
Selain itu, pemerintah juga mengandalkan peningkatan penerimaan pajak. Hingga kuartal I 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Juda menyebut, optimalisasi sistem perpajakan, termasuk implementasi sistem inti administrasi perpajakan (coretax), menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan tersebut.
Di sisi belanja, pemerintah menempuh langkah efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektivitas program prioritas. Kebijakan ini ditempuh untuk mengimbangi beban subsidi BBM yang meningkat akibat harga energi global.
"Kita kelola agar belanja lebih efisien, tetapi tetap efektif untuk mendukung program prioritas," kata Juda.
Pemerintah menilai kombinasi antara peningkatan penerimaan dan efisiensi belanja menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global.*
(d/dh)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL