PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 2026-2028 meningkat signifikan menjadi Rp23,32 triliun.
Anggaran tersebut tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang dirancang untuk pemulihan wilayah terdampak bencana selama tiga tahun.
"Kalau kita hitung, rata-rata per tahun dana transfer ke daerah mencapai Rp7,78 triliun dan berlangsung selama tiga tahun," ujar Bobby dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, dana tersebut berasal dari skema Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumut.
Untuk tahun 2026, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp8,94 triliun, dengan rincian Rp6,5 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp2,44 triliun untuk pemerintah provinsi.
Sementara itu, pada 2027 alokasi anggaran mencapai Rp7,97 triliun, yang terbagi atas Rp4,62 triliun untuk pusat dan Rp3,35 triliun untuk daerah.
Sedangkan pada 2028, anggaran sebesar Rp6,40 triliun dialokasikan, dengan Rp2,07 triliun menjadi kewenangan pusat dan Rp4,32 triliun untuk provinsi.
Menurut Bobby, peningkatan anggaran ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
"Ini membuktikan bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dukungan dari pihak swasta," katanya.
Ia menambahkan, pemulihan pascabencana membutuhkan waktu panjang, mulai dari pemetaan lahan, relokasi warga, pembangunan ulang infrastruktur, hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat.
Sebelumnya, alokasi anggaran untuk Sumut sempat menjadi sorotan karena dinilai tidak sebanding dengan dampak bencana yang terjadi.
Bobby bahkan sempat menyatakan kekecewaannya terhadap alokasi awal yang hanya sekitar Rp2,1 triliun dalam rapat koordinasi tingkat kementerian.
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL