KPK Geledah Rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sita Dokumen Dugaan Pemerasan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja keras menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Ia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah turut mengguncang pasar energi dunia dan berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi Indonesia.
Menurut Sarmuji, situasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menyebabkan fluktuasi harga dan persaingan perebutan sumber energi di berbagai negara.Baca Juga:
Dalam kondisi tersebut, ia menyebut upaya pemerintah menjadi sangat krusial untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi.
"Kita menghadapi situasi global yang tidak mudah. Konflik geopolitik di Timur Tengah telah memicu guncangan besar pada pasar energi dunia. Dalam kondisi seperti ini, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia benar-benar bekerja keras, bahkan bisa dikatakan banting tulang, untuk memastikan Indonesia tetap aman dari ancaman krisis energi," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 April 2026.
Anggota Komisi VI DPR itu juga menyoroti kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut tidak menghasilkan kesepakatan.
Ia menyebut situasi tersebut semakin memperumit upaya stabilisasi pasar energi global.
Sarmuji mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia telah melakukan berbagai langkah diplomasi energi dengan sejumlah negara, termasuk di Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika, hingga Afrika dan Rusia, guna mengamankan pasokan energi nasional.
"Dalam situasi normal saja mencari sumber pasokan energi alternatif bukan hal mudah. Apalagi dalam kondisi global seperti sekarang, ketika banyak negara juga berebut sumber energi yang sama," kata dia.
Ia menambahkan, Fraksi Partai Golkar di DPR mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional, termasuk dorongan untuk mempercepat diversifikasi energi dan memperkuat ketahanan energi dalam negeri.
Menurut Sarmuji, langkah pemerintah saat ini bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gejolak global.
"Yang dilakukan Presiden dan Menteri ESDM bukan sekadar respons biasa, tetapi langkah strategis untuk memastikan Indonesia tidak terjebak dalam krisis energi global yang bisa berdampak luas terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV/PalmCo beserta ja
EKONOMI
JAKARTA Komisi XII DPR bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga membahas persoalan an
NASIONAL