Wapres Gibran Tinjau Ekonomi Rakyat di Sorong, Pedagang Minta Perubahan Nyata: Jangan Hanya Datang Lalu Selesai

SORONG – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dengan meninjau aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Jembatan Puri, Rabu, 22 April 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta Wakil Wali Kota Anshar Karim.

Setibanya di lokasi, Gibran menyapa warga dan meninjau lapak pedagang, sekaligus memborong dagangan "mama-mama Papua" yang berjualan di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Pengamat dan Fenomena Post Truth

Kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu disambut antusias oleh ratusan warga yang memadati area Jembatan Puri.

Sejumlah pedagang terlihat menawarkan dagangan mereka kepada rombongan wakil presiden.

"Bapak beli sayur, beli pinang, ikan ini borong jualan kami kah," teriak para pedagang di lokasi.

Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait kondisi fasilitas pasar yang dinilai belum memadai serta kesejahteraan pedagang kecil.

Salah satu pedagang, Tami Way, mengatakan aktivitas berdagang menjadi tumpuan utama ekonomi keluarga.

"Kita jualan maka kita bisa makan dan minum. Kalau tidak jualan, anak-anak mau sekolah bagaimana?" ujarnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Nelayan Tangkap Tradisional Kota Sorong, Piter Koromat, menyoroti kondisi pasar yang masih jauh dari layak.

Ia menyebut pedagang masih berjualan tanpa fasilitas yang memadai.

"Pasarnya belum layak, mama-mama masih jualan di bawah tanah tanpa meja yang baik," kata Piter.

Ia berharap pemerintah tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tetapi juga menindaklanjuti kondisi tersebut dengan pembangunan konkret.

"Jangan hanya datang lalu selesai. Pemerintah harus benar-benar melihat kondisi ini," ujarnya.

Selain persoalan pasar, warga juga menyampaikan aspirasi terkait status tenaga honorer yang telah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk harapan agar dapat diangkat menjadi PNS.*

(km/ad)

Pengamat dan Fenomena Post Truth

Wakil Wali Kota Medan Ajak Relawan Yakinkan Publik Soal RS Pemerintah: Kami Sudah Berbenah, Tak Seperti Dulu Lagi

UU PPRT Disahkan, Jadi Babak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Kemnaker Salurkan Bantuan Rp32,25 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumut dan Aceh

RI Kejar Investasi Rp 13.000 Triliun hingga 2029, Rosan Sebut Target dari Bappenas untuk Dorong Ekonomi 8 Persen

Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tidak Naik, Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Tetap Terjaga