DPR Desak Polisi Bongkar Kasus 995 Senjata di Sekolah Jaksel, Diduga Langgar UU Darurat
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
JAKARTA - Pemerintah menetapkan pembatasan pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maksimal 25 kilogram (kg) atau setara lima kemasan ukuran 5 kg per konsumen.
Kebijakan ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia memastikan harga beras SPHP tidak mengalami kenaikan dan tetap menjadi instrumen penyeimbang harga di pasar.
"SPHP ini untuk penyeimbang harga. Kita tidak naikkan, tetap seperti sekarang," kata Amran dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).Baca Juga:
Menurutnya, pembatasan pembelian diperlukan untuk mencegah praktik penimbunan dan penjualan kembali beras bersubsidi dengan kemasan atau merek lain.
"Kalau tidak dibatasi bisa diborong, lalu dijual kembali. Ini kan subsidi pemerintah," ujarnya.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis penyaluran beras SPHP di tingkat konsumen.
Selain kemasan 5 kg, tersedia juga kemasan 2 kg dengan pembelian maksimal dua pak. Beras SPHP yang telah dibeli dilarang untuk diperjualbelikan kembali karena mengandung unsur subsidi negara.
Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 828 ribu ton dengan dukungan anggaran subsidi sebesar Rp 4,97 triliun.
Distribusi beras SPHP difokuskan oleh Perum Bulog ke daerah non-sentra produksi padi serta wilayah yang tidak sedang mengalami panen raya.
Realisasi penyaluran pun menunjukkan tren positif. Sepanjang Maret tercatat 70,01 ribu ton, sementara hingga 23 April telah mencapai 69,85 ribu ton atau hampir menyamai capaian bulan sebelumnya.
Pemerintah juga tengah mengantisipasi kendala ketersediaan kemasan dengan memanfaatkan stok lama, selama tetap memenuhi standar mutu dan informasi produk.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga beras sekaligus memastikan distribusi subsidi tepat sasaran.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua KomisiWakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai dugaan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dalam
POLITIK
JAKARTA Pihak mantan Ketua Yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, akhirnya buka suara terkait temuan 995 pucuk senjat
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor kembali menuai perdebatan. Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) menolak usulan t
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memberikan kemudahan bagi pesantren dan sekolah berbasis keagamaan berasrama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polda Sumatera Utara mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya WL
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi berbagai hasil riset dan inovasi yang dipamerkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menjajal langsung ketahanan genteng komposit hasil inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saa
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) tengah menelusuri dugaan pelanggaran etik terkait komentar bernada tidak berempati yang dilakuk
NASIONAL
JAKARTA Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki temuan ratusan senjata di salah satu yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pin
HUKUM DAN KRIMINAL