Pemerintah Percepat Proyek Kereta Api Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Jadi Prioritas Nasional

JAKARTA - Pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, dan memperkuat konektivitas antar daerah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

"Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah," kata AHY dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Raih Penghargaan Creative Financing dari Kemendagri, Sumut Dinilai Berhasil Kelola Keuangan Inovatif

AHY menjelaskan, setiap wilayah memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda dalam pengembangan transportasi berbasis rel. Di Sumatera, pemerintah akan memperkuat serta memperluas jaringan yang sudah ada untuk membentuk sistem transportasi yang lebih terintegrasi.

Sementara di Sulawesi, pengembangan difokuskan pada integrasi jalur kereta yang sedang dibangun dengan kawasan industri dan komoditas unggulan daerah.

Adapun di Kalimantan, pemerintah akan memulai pembangunan jaringan kereta api dari nol untuk mendukung sistem logistik dan distribusi barang di wilayah tersebut.

"Di Kalimantan bahkan belum ada jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik," ujarnya.

AHY juga menyoroti masih rendahnya kontribusi transportasi kereta api terhadap mobilitas nasional. Saat ini, angkutan penumpang kereta api baru sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik hanya sekitar 1 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dibenahi mengingat kereta api memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya dan emisi karbon yang rendah.

"Kontribusi emisi gas rumah kaca dari kereta api sangat kecil, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission," tambahnya.

Pemerintah menilai pengembangan jaringan kereta lintas pulau ini juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa, sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi nasional.*

(d/dh)

Bobby Nasution Raih Penghargaan Creative Financing dari Kemendagri, Sumut Dinilai Berhasil Kelola Keuangan Inovatif

Retno Marsudi Bertemu Presiden Tokayev, RI Perkuat Kerja Sama Air dan Iklim dengan Kazakhstan

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Tegaskan Tak Akan Berunding di Bawah Ancaman dan Tekanan Blokade

Jokowi Dipastikan Hadir di Persidangan, Kuasa Hukum: Akan Tunjukkan Ijazah Lengkap dari SD hingga S1

Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat di Tengah Kenaikan Harga Avtur, Tarif Ekonomi Dijaga Tak Naik Lebih dari 13 Persen

Apa Isi Kajian KPK yang Diserahkan ke Prabowo dan DPR Terkait Reformasi Partai Politik?