Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
ISTANBUL – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak akan melakukan perundingan dalam kondisi tekanan, ancaman, maupun blokade. Ia menekankan bahwa dialog hanya dapat dilakukan dalam situasi yang kondusif dan setara.
Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Sabtu (25/4/2026), sebagaimana dilaporkan kantor kepresidenan Iran.
Menurut Pezeshkian, pengalaman sebelumnya dalam proses negosiasi justru menimbulkan ketidakpercayaan publik di Iran karena dialog kerap berjalan beriringan dengan sanksi dan tekanan dari pihak lain.Baca Juga:
"Iran tidak akan berunding di bawah tekanan, ancaman, atau blokade," tegasnya.
Ia menambahkan, syarat utama untuk membuka kembali jalur dialog adalah penghentian sikap permusuhan serta adanya jaminan bahwa tekanan serupa tidak akan kembali terjadi di masa depan.
Pezeshkian juga menyoroti meningkatnya kehadiran militer di sejumlah kawasan yang dinilai semakin memperumit situasi dan menghambat proses diplomasi.
Pernyataan ini muncul di tengah upaya Pakistan yang disebut berperan mendorong kembali pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat, setelah meningkatnya ketegangan di kawasan dalam beberapa pekan terakhir.
Sebelumnya, sejumlah putaran awal perundingan yang berlangsung di Islamabad dilaporkan belum menghasilkan kesepakatan konkret untuk meredakan konflik regional yang terus berkembang.
Hingga kini, Iran menegaskan tetap membuka ruang diplomasi, namun dengan syarat tidak berada di bawah tekanan eksternal.*
(an/dh)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI