Diduga Ada ‘Mafia Sembako’? Harga Naik, Stok Hilang Usai Sidak!

BATU BARA – Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan (Disnakerprindag) Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kini tidak lagi sekadar keluhan biasa.

Kondisi harga sembako bersubsidi yang tak kunjung stabil, ditambah kelangkaan barang di tingkat grosir, memicu gelombang kritik tajam yang diarahkan langsung kepada pemerintah daerah hingga pusat.

Di tengah berbagai klaim penertiban yang dilakukan instansi terkait, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik.

Harga sembako bersubsidi yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga Senin (27/4/2026) masih berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp22.000.

Baca Juga:

• Nama Dudung Abdurachman Menguat Jadi Kepala Staf Presiden, Ini Profil dan Rekam Jejaknya

Angka ini dinilai jauh dari harapan, bahkan cenderung membebani masyarakat.

Lebih ironis lagi, sejumlah pedagang dan grosir mengaku mengalami keterbatasan stok.

Tidak sedikit warga yang harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mendapatkan bahan pokok bersubsidi.

"Bukan hanya mahal, sekarang barangnya pun sulit didapat. Kami ini masyarakat kecil, sangat bergantung dengan sembako bersubsidi. Kalau begini terus, kami harus bagaimana?" ujar seorang ibu rumah tangga dengan nada lirih.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas pengawasan dan pengendalian distribusi oleh Disnakerprindag Kabupaten Batu Bara.

Masyarakat menilai, kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan selama ini hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh akar permasalahan.

"Setiap ada sidak, seolah-olah masalah selesai. Tapi setelah itu, harga tetap mahal, bahkan barang jadi langka. Ini menunjukkan tidak ada tindakan nyata yang benar-benar berdampak," kata warga lainnya.

Upaya awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak Disnakerprindag pun menemui jalan buntu. Saat didatangi, kantor dinas tersebut dalam kondisi sepi.

Tidak ada satu pun pejabat penting yang berada di tempat, mulai dari kepala dinas, kepala bidang, hingga ketua satgas perdagangan. Sejumlah ruangan bahkan terlihat terkunci rapat.

Berdasarkan informasi dari staf yang berada di lokasi, para pejabat tersebut sedang berada di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Batu Bara.

Namun, absennya seluruh pejabat dalam waktu bersamaan justru menuai kritik keras dari masyarakat.

"Ini kantor pelayanan publik, bukan kantor pribadi. Masa saat masyarakat butuh, tidak ada satu pun pejabat yang bisa ditemui? Ini mencerminkan lemahnya komitmen pelayanan," ungkap seorang warga dengan nada kesal.

Kekecewaan yang menumpuk akhirnya berubah menjadi tuntutan terbuka.

Tidak hanya meminta evaluasi, masyarakat bahkan secara tegas mendesak agar Satgas Pangan dan tim yang disebut "cyber pangan" dibubarkan jika memang tidak mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

"Kalau keberadaan Satgas Pangan dan cyber pangan hanya formalitas, tidak ada hasil nyata, lebih baik dibubarkan saja. Jangan habiskan anggaran tapi rakyat tetap menderita," tegas salah satu tokoh masyarakat.

Menurut warga, keberadaan tim pengawasan tersebut seharusnya mampu menjamin stabilitas harga dan kelancaran distribusi.

Namun, realita yang terjadi justru sebaliknya. Harga tetap tinggi, distribusi tersendat, dan pengawasan dinilai lemah.

Tak hanya itu, masyarakat juga mulai mencurigai adanya praktik tidak sehat di balik distribusi sembako bersubsidi.

Dugaan keterlibatan oknum atau "mafia sembako" pun mencuat, terutama karena pola yang dianggap janggal, yakni kelangkaan barang yang justru terjadi setelah pelaksanaan sidak.

"Setelah selesai sidak, barang malah hilang di pasaran. Ini bukan kebetulan. Kami menduga ada permainan. Pemerintah harus berani bongkar ini sampai tuntas," ujar warga lainnya.

Dalam curhatan yang disampaikan di depan kantor Disnakerprindag, masyarakat juga meminta perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Mereka berharap pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Disnakerprindag dan Satgas Pangan Kabupaten Batu Bara.

Desakan ini bukan tanpa alasan. Masyarakat merasa telah terlalu lama menghadapi kondisi harga yang tidak stabil tanpa solusi konkret.

Sementara itu, kehadiran pemerintah daerah dinilai belum mampu memberikan rasa aman dan kepastian terhadap kebutuhan pokok.

"Ini bukan lagi soal harga, tapi soal kepercayaan. Kalau pemerintah tidak hadir di saat rakyat butuh, lalu untuk apa ada pemerintah?" kata seorang warga dengan nada penuh kekecewaan.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, respons cepat dan langkah konkret sangat dibutuhkan.

Evaluasi menyeluruh, transparansi kebijakan, serta penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Jika tidak segera ditindaklanjuti, bukan hanya persoalan sembako yang akan terus berlarut, tetapi juga potensi meningkatnya ketidakpuasan sosial di tengah masyarakat.

Kini, publik menanti, apakah suara rakyat ini akan benar-benar didengar dan ditindaklanjuti, atau kembali tenggelam di tengah rutinitas birokrasi tanpa perubahan nyata.*

(ad)

Nama Dudung Abdurachman Menguat Jadi Kepala Staf Presiden, Ini Profil dan Rekam Jejaknya

Ketum KSPSI Jumhur Hidayat Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Simak Profil dan Rekam Jejaknya!

Komisi II DPR Ungkap 90 Persen Daerah Masih Bergantung pada APBN, Kemandirian Fiskal Disorot

Wakil Bupati Asahan Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah, Tegaskan Komitmen Pelayanan dan Kemandirian

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat Lagi, Sejumlah Nama Disebut Bakal Dilantik Hari Ini

Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Tembus Rp62.300/kg, Telur Ayam Rp35.150/kg