Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026 Mencuat, Ini Respons Istana
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat merespons kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Pemerintah menilai persoalan utama bukan pada ketersediaan stok, melainkan ketimpangan distribusi di lapangan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa, 28 April 2026.Baca Juga:
Rapat melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Sumut, Perum Bulog, serta sekitar 20 produsen minyak goreng dan unsur BUMN pangan.
Kepala Kanwil Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan kelangkaan Minyakita masih dirasakan masyarakat meski pemerintah pusat menyatakan stok nasional aman.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah pada distribusi.
"Yang menjadi persoalan adalah distribusinya belum merata," ujar Budi.
Ia menjelaskan, alokasi distribusi saat ini terbagi antara Bulog sebesar 35 persen dan produsen sekitar 65 persen melalui jaringan distributor lini pertama (D1).
Namun, menurutnya, porsi tersebut belum sepenuhnya mengalir ke pasar secara optimal.
Budi juga menekankan pentingnya transparansi data dari produsen terkait distribusi di masing-masing pabrik agar pengawasan lebih efektif.
Saat ini, stok Minyakita yang dikelola Bulog di Sumatera Utara tercatat sekitar 400 ribu liter. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
"Perlu tambahan pasokan dari porsi produsen agar distribusi lebih seimbang," katanya.
Selain distribusi, Budi menyoroti kebijakan distribusi lintas wilayah yang mewajibkan pasokan Minyakita menjangkau daerah non-produsen seperti Aceh.
Kebijakan ini dinilai berdampak pada berkurangnya pasokan di Sumut, yang merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit nasional.
"Seharusnya daerah penghasil bisa diprioritaskan," ujarnya.
Persoalan harga juga menjadi sorotan. Di sejumlah daerah seperti Samosir, harga Minyakita masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Biaya distribusi ke wilayah terpencil menjadi salah satu penyebab kenaikan harga di tingkat konsumen.
Bulog membeli Minyakita dari produsen seharga Rp13.500 per liter dan menjual ke pengecer maksimal Rp14.500.
Margin yang tipis dinilai menyulitkan distribusi ke wilayah dengan akses logistik terbatas.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menegaskan pemerintah daerah akan memperketat pengawasan distribusi bersama Bulog.
"Kolaborasi dengan Bulog menjadi kunci agar distribusi menjangkau seluruh wilayah Sumatera Utara," ujarnya.
Ia memastikan pemerintah akan terus mendorong produsen untuk menyalurkan Minyakita sesuai ketentuan agar pasokan tidak tersendat dan harga dapat kembali stabil di pasar.*
(sp/ad)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
BANDA ACEH Setiap umat manusia memiliki tuntunan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan. Dalam
AGAMA
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar lo
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana bersama Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Jabir tenga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga batu bara kembali menguat setelah mengalami tekanan selama dua hari perdagangan berturutturut. Kenaikan harga minyak dunia
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menjelaskan skema penyaluran dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk mempercep
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar leb
NASIONAL
TOMOHON Pemerintah Kota Tomohon menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) da
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dicopot dari jabatannya setelah seorang narapidana kasus
HUKUM DAN KRIMINAL