Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 9.920,42 triliun hingga akhir Maret 2026 atau mendekati angka Rp 10.000 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada pada level aman.
Menurut dia, rasio utang Indonesia saat ini tercatat sebesar 40,75 persen terhadap PDB.Baca Juga:
Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen.
"Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB itu 60 persen. Kita masih jauh, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman," kata Purbaya, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menilai posisi utang Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan maupun negara maju.
Purbaya menyebut rasio utang Singapore mencapai sekitar 180 persen terhadap PDB, sementara Malaysia dan Thailand juga memiliki rasio yang lebih tinggi dibanding Indonesia.
Ia juga membandingkan posisi utang Indonesia dengan United States dan Japan yang disebut memiliki rasio utang lebih besar.
Menurut Purbaya, pemerintah mengelola utang secara hati-hati dan terukur agar tetap terkendali.
"Kalau melihat dari itu, seharusnya pemerintah diapresiasi karena cukup hati-hati dalam mengelola utang," ujarnya.
"Jadi harusnya Anda puji-puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?" tambah Purbaya.
Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, mayoritas utang pemerintah berasal dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN).
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN