JAKARTA – Isu kenaikan utang negara yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai pemahaman fiskal yang keliru. Pengamat ekonomi menyebut utang negara tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan nasional secara menyeluruh.
Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, mengatakan dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern, utang negara digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
"Utang negara tidak pernah berdiri hanya untuk membiayai satu program tunggal. Semua menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, hingga perlindungan sosial," ujar Ronny dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).Baca Juga:
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), total utang pemerintah hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ronny menjelaskan, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing atau pembiayaan gabungan, bukan utang berbasis proyek tertentu. Karena itu, menurutnya tidak tepat jika kenaikan utang langsung dikaitkan dengan program MBG.
"Kalau logika itu dipakai, maka semua program pemerintah bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang negara. Padahal pengelolaan ekonomi jauh lebih kompleks," katanya.
Ia menilai program MBG justru merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, pemenuhan gizi anak akan berdampak terhadap produktivitas ekonomi di masa depan.
"Negara bukan sekadar memberi makan siang, tetapi sedang melakukan investasi biologis dan intelektual bagi generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang," ujarnya.
Selain meningkatkan kualitas gizi, program MBG juga disebut memiliki dampak ekonomi terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.
Ronny menegaskan perdebatan publik seharusnya lebih difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program dan pengawasan anggaran agar tepat sasaran.*
(d/dh)
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (13/5/2026) setelah pengumuman rebalancing indeks globa
EKONOMI
MEDAN Tim Satreskrim Polrestabes Medan berhasil membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam pengungkapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tuntutan mendesak terkait revisi Undan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyoroti pentingnya Selat Malaka dalam stabilitas perdagangan dan energi glob
INTERNASIONAL
JAKARTA Hakim ketua dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, meminta agar korban dihadirkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi sorotan saat menghadiri sidang pembacaan tunt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa peluncuran buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi merupakan la
NASIONAL
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mengungkap bahwa persoalan kelangkaan dan tingginya harga MinyaKita d
EKONOMI
DELI SERDANG Personel TNI dari Kodim 0204/Deliserdang menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang perjudian dan peredaran narkoba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dapat mengusulkan menu makanan sesuai dengan selera mereka. Usulan tersebut
NASIONAL
