Bahlil Respons Lagu “My Little Bolu Ketan” yang Viral: Resiko Jadi Pejabat
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu memberikan efisiensi anggaran negara hingga Rp 1,95 triliun.
Kebijakan WFH ASN yang diberlakukan satu hari dalam sepekan sejak April lalu disebut berdampak langsung pada penghematan biaya perjalanan dinas di berbagai instansi pemerintah.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, selain penghematan perjalanan dinas, negara juga berhasil menekan anggaran utilitas sebesar Rp 65,6 miliar. Di sisi lain, terjadi percepatan digitalisasi birokrasi dengan kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional.Baca Juga:
"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," ujar Rini dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Rini menegaskan, kebijakan fleksibilitas kerja ASN bukan sekadar pengaturan lokasi kerja, melainkan bagian dari transformasi besar sistem birokrasi menuju era digital yang lebih adaptif.
Ia juga memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. Berdasarkan evaluasi pemerintah, 95 persen layanan publik tercatat tetap stabil bahkan mengalami peningkatan selama penerapan sistem kerja fleksibel.
Sistem ini juga dinilai memperkuat pengaduan publik yang tetap tertangani melalui kanal resmi, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, PANRB menekankan pentingnya penguatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, hingga sistem pembayaran digital pemerintah.
"Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan," tegasnya.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam penerapan sistem kerja fleksibel, terutama terkait budaya kerja digital dan koordinasi antarinstansi yang perlu terus diperkuat.
Ke depan, pemerintah akan terus menyempurnakan sistem WFH ASN agar tidak hanya fleksibel secara lokasi, tetapi juga lebih kuat dalam tata kelola, koordinasi, serta pencapaian kinerja organisasi.*
(d/dh)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sepanjang tahun 2025 melalui pengu
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan keberadaan 255 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan berdiri
PEMERINTAHAN