Hasto Kristiyanto Sebut Utang Negara Mengkhawatirkan: Gali Lubang, Tutup Lubang

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari sektor fiskal, moneter, hingga sektor riil.

Ia bahkan menyebut beban utang negara telah berada pada level yang mengkhawatirkan.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas: Nilai Pancasila Harus Hidup dalam Pelayanan Publik di Kota Medan

Menurut Hasto, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan adanya tekanan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Ia menyoroti defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026 serta kondisi keseimbangan primer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih negatif.

"Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di sektor riil. Defisit transaksi berjalan dan keseimbangan primer yang negatif sangat mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," kata Hasto.

Selain persoalan fiskal, Hasto juga menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, kondisi tersebut bukan sekadar gejolak pasar, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam perekonomian nasional serta menurunnya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi.

Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai masih mengedepankan belanja negara bernuansa populis dibandingkan memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang.

"Usulan ketahanan fiskal yang selama ini disampaikan PDI Perjuangan masih diwarnai berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral," ujarnya.

Hasto menilai dampak perlambatan ekonomi sudah mulai dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya angka kemiskinan, sulitnya memperoleh pekerjaan, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Berbagai persoalan kenaikan harga pangan, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan PHK kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan," katanya.

Meski menyampaikan kritik terhadap kondisi ekonomi nasional, Hasto menegaskan sikap tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol yang dijalankan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam sistem demokrasi.

Menurut dia, demokrasi yang sehat membutuhkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan agar setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Demokrasi memerlukan kontrol dan check and balance. Itulah yang dijalankan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader partai terus berpihak kepada rakyat kecil dan menjauhi praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat, memperkuat kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi, serta pembangunan karakter bangsa.

"Tidak ada kemajuan peradaban suatu bangsa tanpa memajukan kualitas pendidikan, kesehatan, riset, inovasi, dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi," kata Hasto.*

(d/ad)

Rico Waas: Nilai Pancasila Harus Hidup dalam Pelayanan Publik di Kota Medan

Prabowo Bongkar Ancaman di Balik Transformasi Indonesia: Koruptor Bisa Melawan

Prabowo: Rakyat Jangan Lagi Jadi Penonton di Atas Kekayaan Alam Sendiri

Prabowo Ajak Jajaran Pemerintah Jujur: Ekonomi Indonesia Memang Tumbuh, Tapi Apakah Sudah Dirasakan Seluruh Rakyat?

Hasto Kristiyanto: PDIP Khawatir Gejala Militerisme Kian Menguat

Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila: Koperasi Harus Bangkit, UMKM Jadi Tulang Punggung