Satgas PRR Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumatera, Pemerintah Tekan Percepatan Anggaran
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan pemulihan di wilay
NASIONAL
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumpulkan jajaran direktur utama bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta perwakilan Danantara untuk membahas strategi penguatan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tengah dinamika pasar global.
Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026), turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan sejumlah petinggi lembaga keuangan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco menyoroti kondisi sejumlah saham BUMN yang dinilai masih memiliki fundamental kuat, namun terdampak sentimen pasar global yang memengaruhi pergerakan harga di bursa.Baca Juga:
"Banyak saham-saham BUMN yang sebenarnya memiliki kinerja dan fundamental yang baik. Namun situasi pasar global saat ini memberikan dampak terhadap pergerakan harga saham tersebut," ujar Dasco.
Menurutnya, momentum saat ini perlu dimanfaatkan untuk membahas langkah strategis, termasuk kemungkinan pelaksanaan buyback atau pembelian kembali saham BUMN yang beredar di pasar.
Dasco menilai buyback dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas harga saham sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan pelat merah.
"Sudah saatnya kita berdiskusi mengenai peluang melakukan buyback saham-saham BUMN pada momentum yang tepat," katanya.
Sejumlah pimpinan lembaga keuangan negara yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Utama Bank INA Oki Ramadhana, Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, serta jajaran BPJS dan Danantara.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya koordinasi antara pemerintah, DPR, dan sektor perbankan negara dalam menjaga stabilitas pasar keuangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pelaku pasar menilai langkah buyback saham kerap menjadi sinyal positif karena menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan nilai pemegang saham dan memperkuat sentimen pasar.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait pelaksanaan buyback saham BUMN. Namun hasil pertemuan tersebut diperkirakan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lanjutan yang melibatkan pemerintah dan perusahaan-perusahaan pelat merah.*
(in/dh)
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan pemulihan di wilay
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menyoroti dugaan adanya keterlibatan aktor politik di balik aksi penolakan terha
POLITIK
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyatakan dukungan kepada David Luther Lubis u
POLITIK
FORT LEAVENWORTH Tiga perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menyelesaikan pendidikan di US Army Command and General Staff Co
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya peran ulama sebagai mitra moral dalam penyelenggaraan pemerintahan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi bergantung pada im
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentu
AGAMA
JAKARTA Advokat Elza Syarief resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, ya
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Langkat meresmikan Sekretariat Pengurus Anak Cabang (PAC) Hanura Kecamatan S
POLITIK
JAKARTA Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam BEM Bersatu menyatakan sikap menolak segala bentuk intervensi poli
POLITIK