JAKARTA – Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dari berbasis barang menjadi uang tunai.
Skema baru ini disebut akan mulai diterapkan secara bertahap dan terintegrasi dengan sistem identitas digital tunggal pada akhir 2026.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.Baca Juga:
Menurut Luhut, seluruh program bantuan sosial ke depan akan dikonsolidasikan dalam bentuk direct cash transfer atau bantuan tunai langsung kepada penerima manfaat.
"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer, sekitar Rp5,4 juta per orang per tahun," ujar Luhut.
Ia menjelaskan, perubahan sistem ini akan ditopang oleh penerapan Digital Single ID yang tengah disiapkan pemerintah.
Identitas digital tersebut akan menjadi dasar verifikasi penerima bansos agar penyaluran lebih tepat sasaran.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted," katanya.
Luhut menyebut, dengan sistem tersebut, seluruh penerima bantuan sosial akan memiliki identitas digital tunggal yang terhubung dengan data pemerintah.
Dana bantuan akan langsung disalurkan ke rekening penerima yang terverifikasi.
Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengelompokkan profil penerima bansos.
Sistem ini diklaim dapat membantu pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih detail.
"Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI, nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan core yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas," ujarnya.
Luhut menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan atau Government Technology (GovTech) yang tengah dikembangkan pemerintah
Ia menyebut sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
"Ini pemerintahan dengan hampir 300 juta penduduk yang mulai menggunakan digitalisasi berbasis AI. Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini," kata Luhut.
Dengan perubahan ini, pemerintah menargetkan skema bansos yang lebih terarah, transparan, dan berbasis data tunggal dalam satu sistem nasional.*
(tm/ad)
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT, Fiktor Harefa, dengan pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Febrie Adriansyah masih menerima hak kepegaw
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut pola korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OT
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Polres Binjai mengungkap 16 kasus peredaran narkotika serta sejumlah kasus kejahatan konvensional dalam kurun waktu satu bulan te
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh, Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, menggelar kegiatan senam bersama pada J
PENDIDIKAN
MEDAN Dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekos
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Biodiesel 50 persen atau B50 yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memp
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehabrekon) pascabencana untuk Aceh sebesar Rp58,973 trili
NASIONAL
