Gibran Minta Koperasi Desa Merah Putih Tidak Saingi BUMDes dan Warung Warga
ENDE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menjadi pesaing bagi
EKONOMI
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional terkait Decent Work in Platform Economy.
Konvensi tersebut merupakan salah satu hasil Sidang Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 yang digelar pada 1–12 Juni 2026.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto, menegaskan bahwa proses ratifikasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena akan berdampak langsung pada ekosistem ketenagakerjaan nasional, khususnya di sektor ekonomi digital.Baca Juga:
"Ratifikasi merupakan tahapan yang mengikat negara terhadap standar internasional. Namun sebelum itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif, termasuk regulatory impact assessment (RIA), untuk melihat dampak sosial dan ekonomi dari pemberlakuan konvensi tersebut," ungkap Darwoto dalam keterangannya, Kamis (19/6/2026).
Menurut APINDO, salah satu poin penting dalam konvensi tersebut adalah pengakuan bahwa status pekerja platform tidak dapat diseragamkan.
Setiap negara diberi ruang untuk menentukan status hukum pekerja, apakah masuk kategori pekerja formal atau wirausaha mandiri.
"Konvensi tidak mewajibkan seluruh pekerja platform masuk dalam hubungan kerja. Negara memiliki ruang untuk menyesuaikan pengaturannya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing," katanya.
APINDO menegaskan pihaknya mendukung penguatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di sektor ekonomi digital.
Namun, kebijakan tersebut dinilai harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan penciptaan lapangan kerja.*
(ad)
ENDE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menjadi pesaing bagi
EKONOMI
JAKARTA Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka. Kali ini, muncul temuan terkait pengadaan
HUKUM DAN KRIMINAL
VANCOUVER Kemenangan besar Kanada atas Qatar dengan skor 60 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 berubah menjadi kabar duka setelah gelandan
OLAHRAGA
JAKARTA Rencana pemanfaatan ribuan motor listrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menumpuk di gudang mendapat sorotan baru. Pe
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara melakukan rotasi dan mutasi sejumlah kepala satuan (kasat) di jajaran polres wilayah hukumnya. Pergeseran jabat
NASIONAL
JAKARTA Polisi menangkap dua tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan dr Tifa, pada Jum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 Joko Widodo disebut meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk ikut mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Sub
POLITIK
JAKARTA Sebanyak 4.263 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa mahasiswa yang akan berlangsung di sejumlah
PERISTIWA
MEKSIKO Timnas Meksiko menjadi negara pertama yang memastikan langkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum meratifikasi Konvensi Organisasi Perb
EKONOMI