Dewan Keluhkan OPD Sulit Dihubungi, Rico Waas: Masak Lebih Gampang Hubungi Wali Kota?
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kehadiran Indonesia Open Network (ION) menjadi langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, ION dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk masuk ke ekosistem perdagangan digital yang lebih terbuka, efisien, dan mudah diakses.
Menurut Shinta, dunia usaha membutuhkan infrastruktur digital yang mampu menghubungkan berbagai pelaku ekonomi tanpa bergantung pada satu platform tertentu.Baca Juga:
Melalui sistem yang saling terhubung atau interoperabilitas, pelaku UMKM diharapkan dapat memperluas pasar dengan biaya teknologi yang lebih terjangkau.
"ION menghadirkan infrastruktur bersama yang menghubungkan berbagai pelaku usaha tanpa bergantung pada satu platform tertentu. Dengan interoperabilitas, biaya integrasi teknologi dapat ditekan, inovasi semakin terbuka, dan UMKM memiliki akses pasar yang jauh lebih luas," ungkap Shinta di Jakarta, Rabu (15/7).
Shinta menjelaskan, selama ini proses digitalisasi UMKM masih menghadapi sejumlah kendala.
Beberapa di antaranya adalah banyaknya pilihan marketplace yang berjalan sendiri-sendiri, biaya integrasi teknologi yang tinggi, keterbatasan akses logistik dan pembiayaan, hingga tantangan mendapatkan pelanggan baru.
Menurutnya, ION hadir untuk menjawab berbagai persoalan tersebut dengan membangun jaringan digital nasional yang menghubungkan berbagai layanan usaha, mulai dari marketplace, penyedia logistik, sistem pembayaran, perbankan, hingga layanan digital lainnya dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi.
"Interoperabilitas merupakan kunci menuju tahap berikutnya dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia. Pelaku usaha cukup melakukan satu kali integrasi untuk terhubung dengan berbagai layanan sehingga biaya transaksi menjadi lebih rendah dan peluang bisnis semakin besar," kata Shinta.
Indonesia Open Network (ION) diluncurkan pada 7 Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan kerja sama strategis Indonesia dan India di bidang ekonomi digital.
Meski mengadopsi prinsip Open Network for Digital Commerce (ONDC) dari India, Shinta menegaskan bahwa ION akan dikembangkan sesuai kebutuhan, karakteristik ekonomi, serta sistem kelembagaan Indonesia.
Dengan konsep tersebut, ION diharapkan tidak hanya menjadi jaringan perdagangan digital, tetapi juga menjadi infrastruktur digital nasional yang mampu memperkuat daya saing pelaku usaha dalam negeri.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) bersilaturahmi dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Barat Daya, H. Hasrul H
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan masyarakat suku Dayak tetap diperbolehkan mendaftar seb
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso terkai
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang Rp401 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan belum mencapai separuh dari total keluarga yang menjadi sasaran. Hingga Se
PEMERINTAHAN