Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia mengaku heran karena kondisi tersebut terjadi di tengah status Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
Prabowo menyebut situasi ketika minyak goreng sulit ditemukan selama beberapa pekan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
"Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng saudara-saudara. Sesuatu yang tidak masuk akal," ujar Prabowo.
Baca Juga:
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai terdapat persoalan dalam tata kelola ekonomi nasional yang menyebabkan potensi kekayaan Indonesia tidak sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, terdapat praktik-praktik ekonomi yang membuat aliran kekayaan nasional keluar secara tidak semestinya. Salah satu yang disorot adalah praktik underinvoicing atau pemalsuan laporan perdagangan.
"Telah terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun, dengan praktik-praktik underinvoicing," kata Prabowo.
Selain itu, Kepala Negara juga menyinggung praktik transfer pricing hingga dugaan penyelundupan yang dinilai dapat merugikan perekonomian Indonesia.
Prabowo menegaskan persoalan tersebut bukan hanya berdasarkan pandangan pemerintah, melainkan juga mengacu pada berbagai data internasional, termasuk laporan lembaga dunia.
"Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk akal, sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Ini data bukan dari kita, ini data dari internasional, ini data dari PBB di antaranya," jelasnya.
Menurut Prabowo, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan ekonomi, termasuk memperbaiki sistem perdagangan dan memastikan kekayaan nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Sorotan terhadap minyak goreng menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.* (in/dh)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.