Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Skema baru tersebut akan dikenal sebagai KSSK Plus sebagai upaya memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta sektor investasi nasional.
Rencana tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Rosan, keterlibatan Danantara diharapkan dapat memperkuat efektivitas setiap kebijakan yang diputuskan KSSK sehingga memberikan dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.Baca Juga:
"Ke depan KSSK akan melibatkan Danantara dalam setiap pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan dunia usaha, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Jadi arahan Presiden adalah KSSK Plus, yakni KSSK ditambah Danantara," ujar Rosan.
Ia menjelaskan, Danantara nantinya akan menjadi bagian dari rapat koordinasi rutin KSSK yang selama ini digelar secara berkala. Saat ditanya apakah keikutsertaan tersebut akan dilakukan setiap bulan, Rosan membenarkan arahan tersebut.
"Iya, tadi arahannya seperti itu," katanya.
Rosan juga mengonfirmasi bahwa pelibatan Danantara dalam forum KSSK merupakan kebijakan baru yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain membahas penguatan koordinasi ekonomi, Rosan turut menanggapi isu terkait proses pengisian jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang tengah menjadi perhatian publik.
Saat ditanya mengenai kemungkinan Danantara mengusulkan nama calon Gubernur BI definitif, Rosan menegaskan penentuan sosok yang akan memimpin bank sentral sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
"Itu merupakan hak prerogatif Bapak Presiden," tegasnya.
Pembentukan skema KSSK Plus diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendorong iklim investasi, memperkuat sektor riil, serta meningkatkan daya tahan ekonomi menghadapi dinamika global.* (in/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL