Diterpa Isu Mangkrak, DPR Buktikan RUU Perampasan Aset Tetap Jalan Meski Reses
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
TANJUNG SELOR – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama SKK Migas mempercepat pelaksanaan pengeboran Sumur Eksplorasi Tingkilan-001 di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Langkah ini dilakukan untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi (migas) baru sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Lepas Pantai Bunyu (LPB), PHI menggelar sosialisasi rencana pengeboran kepada pemerintah daerah, unsur Forkopimda, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga para pemangku kepentingan lainnya di Tanjung Selor.
Dalam kegiatan tersebut, perusahaan memaparkan rencana teknis pengeboran, aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta komitmen menjalankan proyek sesuai ketentuan yang berlaku.Baca Juga:
Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia, Dony Indrawan, mengatakan komunikasi yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting sebelum proyek eksplorasi dimulai.
"Kami senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, dalam menjalankan proyek investasi hulu migas sehingga dapat berjalan dengan selamat, andal, patuh, dan berkelanjutan," ujar Dony dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2026).
Sumur Eksplorasi Tingkilan-001 merupakan bagian dari program kerja PHE LPB di Wilayah Kerja (WK) Maratua. Pengeboran dilakukan untuk mengonfirmasi potensi kandungan hidrokarbon pada Formasi Menumbar berdasarkan hasil kajian geologi, interpretasi data seismik, serta karakteristik lapangan di wilayah sekitar.
Menurut Dony, investasi eksplorasi menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. Melalui berbagai proyek eksplorasi di Kalimantan, PHI berupaya menambah cadangan migas sekaligus mempertahankan pasokan energi Indonesia dalam jangka panjang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Sapi'i, menilai eksplorasi Sumur Tingkilan-001 memiliki nilai strategis karena mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh tahapan proyek agar berjalan aman, lancar, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan keterbukaan informasi.
Sebagai bagian dari persiapan proyek, PHE LPB juga telah menerima dokumen Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan pengeboran dari PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) pada 23 Juli 2026 di Jakarta. Lokasi Sumur Tingkilan-001 berada di kawasan perkebunan milik perusahaan tersebut.
Direktur PT BCAP, Bambang Sulis, menyatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan eksplorasi yang dijalankan Pertamina karena dinilai menjadi bagian dari upaya strategis menjaga ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Assistant Manager Land Matters & Formalities PHI, Adi Suryana, mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan PT BCAP sehingga proses pemanfaatan lahan dapat berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan pengeboran sesuai jadwal.
PHE Lepas Pantai Bunyu sendiri merupakan bagian dari Zona 10 Subholding Upstream Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia. Selain menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi migas bersama SKK Migas, perusahaan juga melaksanakan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, hingga tanggap bencana sebagai bagian dari komitmen mendukung pembangunan berkelanjutan.* (dh)
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN
BANGKA Operasi gabungan Satlap Tri Cakti bersama Intel Korem 045/Garuda Jaya (045/GY) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 7.937 ki
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempertegas komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dengan memperkuat budaya
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem industri kreatif global melalui penyelenggaraa
PENDIDIKAN