2 Buah Indonesia Masuk 10 Besar Buah Terbaik Asia Tenggara Versi TasteAtlas!
JAKARTA Indonesia kembali mendapat sorotan dalam daftar kuliner Asia Tenggara. Dua buah yang dikenal luas di Indonesia masuk dalam 10 be
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA- Pemerintah memastikan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperkirakan dibuka pada awal 2027. Selain itu, PPPK guru paruh waktu juga akan mendapat kesempatan beralih menjadi PPPK penuh waktu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kondisi fiskal pemerintah. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah melakukan simulasi anggaran sebelum kebijakan tersebut disepakati.
"Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun berikutnya. Jadi, langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya," kata Purbaya dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube TV Parlemen, dikutip Rabu (19/8/2026).Baca Juga:
Purbaya menegaskan seluruh kebutuhan anggaran terkait kebijakan tersebut telah diperhitungkan. Karena itu, pemerintah menilai pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan pemberian kesempatan mengikuti seleksi PNS dapat dilakukan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
"Jadi, kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal," tegasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan saat ini terdapat 955.245 guru yang berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 merupakan guru PPPK paruh waktu.
Pemerintah juga telah memproyeksikan kebutuhan guru secara nasional mencapai 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup tenaga pendidik untuk sekolah di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda.
"Sejumlah PPPK khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang dan PPPK paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang, dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi," ujar Rini.
Dalam kebijakan yang disepakati pemerintah bersama DPR, guru PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Sementara guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu dapat mengikuti seleksi PNS.
Pendaftaran seleksi PNS bagi guru PPPK tersebut diperkirakan mulai dibuka pada awal 2027. Pemerintah juga akan membuka kebutuhan formasi guru nasional yang sebelumnya telah diproyeksikan.
"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027," kata Rini.
Selain itu, kebutuhan formasi guru juga akan diarahkan untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi dan Sekolah Garuda.
JAKARTA Indonesia kembali mendapat sorotan dalam daftar kuliner Asia Tenggara. Dua buah yang dikenal luas di Indonesia masuk dalam 10 be
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi besarbesaran terhadap 89 perwira tinggi dan perwira menengah Polri sehari se
NASIONAL
MEDAN Harga tiket pesawat dari Bandara Kualanamu, Deli Serdang, terpantau mengalami kenaikan untuk sejumlah rute pada periode libur Tahun
PARIWISATA
JAKARTA Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan menyayangi makhluk hidup. Namun, terdapat pengecualian terhadap hewan tertentu yang di
AGAMA
MEDAN Gangguan keamanan dan ketertiban terhadap perjalanan kereta api di Sumatera Utara turun 75 persen sepanjang Januari hingga September
PERISTIWA
JAKARTA Pemohon perkara sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, memperkirakan Mahkamah Konstitu
POLITIK
JAKARTA Pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mendapat sorotan dari kader Partai Solidaritas In
POLITIK
JAKARTA Pemohon perkara sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, menyoroti keberadaan Pasal 18 a
POLITIK
MEDAN Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerja BPJS Kesehatan
KESEHATAN
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menemukan sejumlah paket internet dari operator seluler yang dinilai belum memberikan
SAINS DAN TEKNOLOGI