JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jenis kendaraan akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan pembatasan pembelian Pertalite.
Menurut dia, jenis kendaraan dapat menjadi indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan atau desil pemiliknya.Baca Juga:
"Kita kemarin berbasis dari jenis kendaraan. Dari jenis kendaraan dan mencerminkan desil," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Agustus 2026.
Airlangga belum menjelaskan secara rinci jenis kendaraan yang nantinya masuk dalam pembatasan.
Ia mengatakan pemerintah masih mematangkan skema tersebut.
"Nanti kita matangkan lagi, kita matengin," ujarnya.
Rencana pembatasan pembelian Pertalite sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.
Namun, kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah akan menyasar masyarakat yang masuk kelompok desil 10.
Purbaya mengatakan pembatasan pembelian Pertalite ditargetkan mulai diterapkan dalam beberapa bulan ke depan atau sebelum pergantian tahun.
"Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pembatasan tersebut ditujukan untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga berharap kebijakan itu dapat menghemat anggaran subsidi yang selama ini dialokasikan untuk BBM.
Dengan skema yang masih dimatangkan, jenis kendaraan nantinya menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan bersama data tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah belum mengumumkan secara rinci kendaraan apa saja yang akan terkena pembatasan maupun batas pembelian Pertalite.
Kebijakan tersebut akan menentukan kelompok masyarakat yang masih dapat membeli Pertalite dengan skema subsidi serta kelompok yang pembeliannya akan dibatasi.* (mi/ad)
MEDAN Produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Medan binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp5 miliar hingga Rp50 miliar untuk mendukung
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. I
PEMERINTAHAN
SOLO Anggota DPD RI asal Bali Arya Wedakarna menyerahkan tongkat Ganesha dari Tampaksiring, Bali, kepada Presiden ke7 Joko Widodo atau
POLITIK
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan yang diberikan p
HUKUM DAN KRIMINAL
PURWOKERTO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Uns
SOSOK
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Markus Priyo Gunarto mengatakan barang yang disita penyidik tetap dapat di
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai Karimun, dan Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 2,6 ton narkot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan diproyeksikan meningkat menjadi lebih
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyiapkan skema pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite berdasarkan jenis kendaraan yang digun
EKONOMI
