Ikhlas tapi Tak Sepenuhnya Terima, Pengacara Febrie Sebut Ada "Bias" dalam Putusan Hakim
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan soal pengemudi becak motor yang sempat tercatat dalam desil 9. Menurut Amalia, data tersebut kini telah diperbarui dan yang bersangkutan tercatat berada di desil 3.
Amalia mengatakan perubahan tersebut terjadi karena data yang sebelumnya digunakan belum dimutakhirkan. Setelah masyarakat yang bersangkutan mengajukan pembaruan melalui kanal yang tersedia, data kemudian disesuaikan dengan kondisi kesejahteraan terbaru.
"Sudah dimutakhirkan, sekarang dia ada di desil 3. Karena data belum dimutakhirkan, karena beliau memasukkan datanya itu ke dalam kanal pemutakhiran. Setelah dimutakhirkan, sesuai," kata Amalia kepada wartawan di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).Baca Juga:
Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Semakin tinggi kelompok desil, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang tercatat dalam data tersebut.
Amalia menegaskan pemutakhiran data menjadi bagian penting agar kondisi kesejahteraan masyarakat yang tercatat dalam DTSEN sesuai dengan keadaan terbaru.
"Jadi kuncinya adalah pemutakhiran menjadi kunci supaya datanya sesuai dengan fakta yang terbaru," ujarnya.
Menurut Amalia, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam proses pemutakhiran apabila terdapat perubahan kondisi ekonomi maupun sosial dalam keluarga. Hal ini penting karena kondisi kesejahteraan rumah tangga dapat berubah dari waktu ke waktu.
Kasus pengemudi becak motor yang sempat masuk desil 9 menjadi sorotan setelah data tersebut diketahui saat dirinya mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM).
Pengemudi becak motor bernama Timbul, warga Lendah, Kulon Progo, sebelumnya terkejut ketika mengetahui dirinya tercatat sebagai desil 9. Padahal, ia mengaku biasanya masuk dalam kelompok desil 1-2.
Timbul saat itu tengah mengurus SKTM untuk mendapatkan keringanan biaya pendidikan bagi anak sulungnya, Lucky, yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melalui jalur mandiri.
Ia membutuhkan bantuan karena harus membayar uang masuk kuliah sebesar Rp15 juta. Timbul kemudian berencana mengajukan keringanan maupun beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
"Mau pakai PIP sama mengajukan beasiswa, saya cari SKTM datang ke balai desa, tapi ternyata dicek sama Pak Lurah ternyata desilnya 9," kata Timbul.
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pemilu tetap digelar pada 2029. Hasto meminta tidak ada upaya yang bertentangan
POLITIK
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto yang mempersilakan menteri mingg
POLITIK
PEKANBARU Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang dinilainya berja
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 belum sepenuhnya dirasaka
EKONOMI