Purbaya: Duit Bencana Siap Dikucurkan, Asal BNPB Jangan "Ngaco" Hitungannya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia, mulai dari gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga erupsi gunung api, berpotensi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, Purbaya memperkirakan dampak tersebut tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi nasional melambat secara signifikan.
Pemerintah masih optimistis dapat menjaga target pertumbuhan ekonomi pada 2026.Baca Juga:
"Pertumbuhan ekonomi harusnya sih ada gangguan sedikit, tetapi tidak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan," ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Purbaya memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menghadapi bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut dia, pemerintah masih memiliki ruang untuk menambah anggaran apabila dana yang tersedia nantinya tidak mencukupi untuk menangani dampak bencana.
"Dana pasti pertama kali masuk BNPB. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan tidak besar dampaknya," kata Purbaya.
Purbaya menegaskan kondisi anggaran pemerintah dan fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi aman meski Indonesia menghadapi sejumlah bencana.
Pemerintah juga akan terus mendorong aktivitas ekonomi pada sisa kuartal III hingga kuartal IV 2026 untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi.
"Masih, kita akan genjot di kuartal III ke kuartal IV ini," ujar Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya mengatakan anggaran penanggulangan bencana untuk BNPB dapat ditambah apabila dibutuhkan.
Tambahan anggaran tersebut akan diberikan berdasarkan permintaan BNPB dan kebutuhan di lapangan.
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penegakan hukum harus berlaku adil bagi seluruh masyaraka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa staf administrasi Kejagung Febrio Adiono dalam penyelidikan ka
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus duga
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan Medan Corpu Smart sebagai platform pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di li
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkenalkan sejumlah destinasi wisata dan kuliner khas daerah kepada del
PARIWISATA
MEDAN Rangkaian kegiatan IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) mulai digelar di Sumatera Utara (Sumut). Forum tersebut diha
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan berbagai komoditas potensial agar memiliki nilai
EKONOMI
MEDAN Penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menilai hubungan kausal antara tindakan kliennya saat masih menjabat di PT Indonesia Asahan Al
HUKUM DAN KRIMINAL