"pemerintah/" target="_blank">Pemerintah menyadari bahwa data sebesar dan sekompleks DTSEN memerlukan pembaruan berkelanjutan. BPS terus memperbarui DTSEN bersama dengan kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Di sisi lain, masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek pasif," kata Qodari dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Ia menegaskan sistem digital perlindungan sosial harus terus diperbaiki berdasarkan data terbaru.
Pemutakhiran data, kata dia, bukan berarti pemerintah mengabaikan masyarakat.
Sebaliknya, proses tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.
Qodari mengatakan pemerintah ingin memastikan bantuan negara benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Pada saat yang sama, pemerintah juga berupaya mencegah bantuan diberikan kepada pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria.
"Tujuan akhirnya bukan sekadar menentukan angka Desil, tetapi memastikan bantuan negara benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Prinsip utama pemerintah adalah bantuan harus tepat sasaran, tetapi tidak boleh menutup mata terhadap kondisi nyata masyarakat. pemerintah/" target="_blank">Pemerintah tidak ingin ada masyarakat yang berhak justru terlewat dari perlindungan sosial, dan pada saat yang sama tidak ingin bantuan jatuh kepada pihak yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan," ujarnya.
Karena itu, akurasi data menjadi salah satu prioritas dalam digitalisasi perlindungan sosial.
Masukan dan pro-kontra yang muncul di masyarakat, menurut Qodari, dapat menjadi bahan untuk memperbaiki sistem dan memastikan mekanisme koreksi berjalan.
"Digitalisasi perlindungan sosial pada akhirnya bukan sekadar soal teknologi atau perubahan angka Desil, melainkan tentang membangun sistem yang lebih adil, lebih akurat, lebih transparan, dan lebih mampu menangkap kondisi nyata masyarakat," tutupnya.* (di/ad)
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) memperlihatkan sejumlah barang bukti sitaan dari mantan honorer Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan anggaran Rp126,24 miliar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi a
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo Fredy Alex Damanik membantah anggapan bahwa organisasinya telah membentuk atau mendeklarasikan Poros Sol
POLITIK
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rekam jejak, integritas, kompetensi, dan pengalaman menyelesaikan persoalan dinilai perlu menjadi tolak ukur utama dalam menilai
NASIONAL
JAKARTA Sebuah video yang menampilkan pria asal Kanada bernama Frankie MacDonald beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Frankie
PERISTIWA
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada Selasa, 8 Septe
PERISTIWA
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Indonesia mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan penyimpangan Dana Bantuan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Xiaomi resmi meluncurkan tablet flagship terbarunya, Xiaomi Pad 9 Pro Max, di China pada Senin, 7 September 2026. Tablet Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Harga daging ayam potong di Kota Medan, Sumatera Utara, terus mengalami kenaikan. Harga ayam di sejumlah pasar kini dilaporkan men
EKONOMI
