Pembatasan Pertalite Desil 9-10 Masih Mengambang, Bahlil: Nanti Kami Rapat Dulu

JAKARTA- Pemerintah belum memastikan apakah rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 akan dilanjutkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan kembali membahas rencana tersebut bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan pihak terkait.

"Nanti kami rapat dulu lah ya," kata Bahlil saat ditanya mengenai kelanjutan pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10, Selasa (22/9/2026).

Rencana pembatasan tersebut sebelumnya masih dalam tahap kajian. Pemerintah ingin memastikan data pembagian kelompok desil masyarakat akurat sebelum kebijakan diterapkan agar penyaluran subsidi BBM tepat sasaran.

Baca Juga:

• Sebulan Usai Puting Beliung Medan Johor, Warung Sumarni Bangkit tapi Harus Terlilit Utang

Bahlil sebelumnya mengatakan pemerintah masih mengecek validitas data desil. Menurutnya, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar pembatasan Pertalite tidak justru berdampak kepada masyarakat yang seharusnya menerima subsidi.

"Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid," ujar Bahlil pada 31 Agustus 2026.

Pemerintah sebelumnya juga menyatakan sedang memformulasikan aturan mengenai pembatasan distribusi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Dalam proses kajian tersebut, pemerintah masih memperhatikan kemungkinan ketidaksesuaian data sosial ekonomi. Bahlil mengatakan kebijakan tidak boleh membuat masyarakat yang tergolong kurang mampu kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

"Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," jelasnya.

Rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 hingga kini belum menjadi aturan resmi. Pertamina Patra Niaga sebelumnya juga menyatakan masih menunggu keputusan pemerintah terkait mekanisme pembatasan tersebut.

Dengan adanya pergantian Menteri Keuangan menjadi Suahasil Nazara, Bahlil mengatakan pembahasan mengenai kelanjutan rencana tersebut perlu dilakukan kembali bersama kementerian terkait.

Pemerintah masih mengkaji mekanisme pembatasan dengan mempertimbangkan validitas data serta tujuan utama subsidi BBM agar dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang sesuai sasaran.* (d/dh)

Sebulan Usai Puting Beliung Medan Johor, Warung Sumarni Bangkit tapi Harus Terlilit Utang

Jika Kekuasaan Lebih Suka Diberi Tepuk Tangan

Sambut HUT TNI ke-81, Kodam I/BB Gelar Bazar dan Pasar Murah di 3 Kota Sumut

Banjir Terjang Berngam Binjai Saat Warga Terlelap, Ketinggian Air Capai 50 Cm

Panen Padi Pakai Combine Harvester, Bupati Batu Bara Targetkan Air Putih Jadi Sentra Padi

Bupati Labusel Serahkan Bantuan Pendidikan Baznas kepada 22 Mahasiswa: Jangan Berhenti Kejar Cita-Cita