Hashim Sebut Ada Pihak Asing Tak Suka Indonesia Swasembada Energi

JAKARTA — Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai ada pihak luar negeri yang tidak menyukai upaya Indonesia mewujudkan swasembada energi melalui program biodiesel B50 hingga B100.

Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus menekan pasar bagi pemasok dari luar negeri.

"Pasti ada pihak-pihak luar negeri yang tidak suka, pasti," ujar Hashim, Kamis (22/10).

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Loyo! Dolar AS Bertengger di Rp18.071, Ini Pemicunya

Hashim menjelaskan, pengembangan biodiesel merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Ia memperkirakan program tersebut dapat mengurangi pengeluaran Indonesia untuk impor energi hingga Rp 200 triliun sampai Rp 300 triliun.

Menurut dia, pengurangan impor itu berpotensi memengaruhi pihak luar negeri yang selama ini memasok kebutuhan energi Indonesia.

Namun, Hashim tidak menyebutkan secara spesifik negara atau perusahaan yang dimaksud.

"Nanti pasar mereka kan semakin berkurang. Yang mereka berhasil tiap tahun jual 600, 500-600 triliun setiap tahun nanti ya kita akan nanti kurangi kan," katanya.

Pernyataan Hashim muncul di tengah upaya pemerintah mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Program ini juga diarahkan untuk mengurangi kebutuhan devisa yang selama ini digunakan untuk membeli energi dari luar negeri.

Hashim mengatakan ketergantungan pada impor membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap perubahan kondisi geopolitik global.

Konflik antarnegara, menurut dia, dapat memicu gangguan pasokan dan perubahan harga energi yang berdampak langsung pada Indonesia.

Ia mencontohkan konflik Rusia-Ukraina serta ketegangan di kawasan Teluk Persia yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Hashim juga menyinggung ketegangan di kawasan Timur Tengah lainnya.

"Setiap kali ada gejolak, misalnya ada perang di dulu di Ukraina, sekarang perang di Teluk ya, Teluk Persia antara Amerika, Israel, dan Iran, sekarang apalagi hari ini ada antara Yaman Houthi dengan Arab Saudi, Indonesia yang kena. Indonesia kena dampaknya, dampak negatifnya," ujarnya.

Hashim menilai situasi tersebut menjadi alasan bagi Indonesia untuk mempercepat upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Menurut dia, impor energi juga membebani perekonomian karena membutuhkan pembayaran dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat.

"Rp500-600 triliun rupiah itu beban besar bagi ekonomi kita. Kita harus keluarkan dolar, kita harus keluarkan valuta asing dolar untuk mengimpor ya, dan ini berat sekali untuk apa ekonomi kita," ujarnya.

Ia menambahkan, pengurangan impor energi dinilai dapat membantu mengurangi kebutuhan dolar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Meski demikian, besarnya dampak terhadap kurs akan bergantung pada berbagai faktor ekonomi, bukan hanya kebijakan biodiesel.

Selain mengurangi impor, Hashim menilai pengembangan biodiesel dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Menurut dia, industri berbasis pertanian membutuhkan banyak tenaga manusia, mulai dari kegiatan budidaya hingga pengolahan bahan baku.

Ia juga melihat peluang pertumbuhan green jobs, yakni pekerjaan yang mendukung kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek lingkungan.

"Belum ada sampai sekarang robot atau ya atau apa yang bisa menggantikan manusia untuk untuk apa bidang pertanian ini. So saya kira ini kesempatan untuk masa depan kita menciptakan lapangan kerja yang cukup besar," kata Hashim.

Program B50 merujuk pada pencampuran 50 persen bahan bakar nabati dengan 50 persen bahan bakar diesel berbasis fosil.

Sementara itu, B100 merujuk pada bahan bakar yang sepenuhnya berasal dari bahan baku nabati.

Pengembangan program tersebut membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, termasuk minyak nabati.

Karena itu, pelaksanaannya berkaitan dengan kesiapan industri pengolahan, ketersediaan bahan baku, infrastruktur distribusi, dan kemampuan produksi dalam negeri.

Di sisi lain, pengembangan bahan bakar nabati juga memerlukan pengawasan agar peningkatan kebutuhan bahan baku tidak mendorong pembukaan hutan, memperburuk kerusakan lingkungan, atau memicu konflik penggunaan lahan.

Pernyataan Hashim mengenai pihak asing yang tidak menyukai program swasembada energi merupakan pandangannya mengenai kemungkinan dampak kebijakan tersebut terhadap pasar energi internasional.

Ia tidak merinci pihak yang dimaksud maupun menyampaikan bukti spesifik mengenai adanya upaya asing untuk menghambat program B50 hingga B100.

Dengan demikian, keberhasilan program swasembada energi tidak hanya ditentukan oleh pengurangan impor, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan ketersediaan bahan baku, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mengukur manfaat ekonominya secara transparan.
* (cn/ad)

Rupiah Dibuka Loyo! Dolar AS Bertengger di Rp18.071, Ini Pemicunya

Jalan Asahan Bakal Disulap Jadi Kawasan Heritage, Wali Kota Tanjungbalai Ajak Pengusaha Ikan Berkolaborasi

Wagub Sumut Surya Hadiri Rakornas TPAKD, Dorong Akses Keuangan bagi UMKM dan Masyarakat

Menaker Yassierli Siapkan Skema Vokasi 4 Bulan di KEK untuk Tekan Angka Pengangguran

Hadir di WCCE 2026, Wagub Sumut Sebut Inovasi Jadi Kunci Utama Pengembangan Ekonomi Kreatif

Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS! Apa Penyebab Mata Uang Garuda Kembali Melemah?