Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Kasus dugaan penggelapan dana senilai Rp1,3 miliar kembali mengguncang publik setelah mantan manajer terkemuka, Fujianti Utami yang akrab disapa Fuji, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Fuji, yang dikenal dengan nama samaran BA (Batara Ageng), dijerat dengan Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP, yang mengatur tindak pidana penggelapan, dan kini terancam hukuman penjara hingga 5 tahun.
Kronologi peristiwa ini diungkapkan oleh Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat, AKP Tomi Kurniawan, dalam konferensi pers hari Kamis (11/7/2024). Tomi mengungkap bahwa awalnya Fuji dan BA memiliki hubungan baik, bahkan mereka diperkenalkan oleh kakak Fuji, Fadly Faisal, dan bekerja bersama selama satu tahun.
“Sebenarnya hubungan secara pribadi antara saudari Fuji dan saudara V, awalnya mereka kenal dari abangnya saudari Fuji. Kemudian mereka melakukan kontrak kerjasama sebagai manajer,” ungkap Tomi.
Menurut penjelasan Tomi, selama bekerja sama, tidak pernah terjadi masalah ataupun pertengkaran antara Fuji dan BA. Namun, polisi menduga BA tergiur dengan penghasilan besar yang diterima Fuji dari kontrak agensi serta dari pembuatan konten yang masuk ke rekening pribadi BA selama setahun.
“Melihat besarnya keuntungan yang diperoleh Fuji, BA akhirnya tergoda untuk melakukan penggelapan,” tambah Tomi.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua individu yang sebelumnya memiliki hubungan profesional yang baik namun tercoreng oleh dugaan tindak pidana serius. Polisi akan melanjutkan proses penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk mengungkap secara detail bagaimana transaksi penggelapan tersebut dilakukan.
Hingga berita ini ditayangkan, BA atau Fuji belum memberikan komentar resmi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus ini dan apakah akan ada pengembangan lebih lanjut terhadap pihak-pihak terkait.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN