Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BITVONLINE.COM -Komika Bintang Emon kembali mengungkapkan pandangannya terkait kebijakan di Indonesia.
Kali ini dengan mengusulkan agar pejabat di tanah air menandatangani kontrak kerja selain hanya mengucapkan sumpah jabatan.
Usulan ini disampaikan Bintang Emon melalui unggahan di Instagram pribadinya, @bintangemon, pada Kamis (27/2).
Menurut Bintang Emon, kontrak kerja berbasis hukum bisa memberikan sanksi yang lebih jelas dan tegas terhadap pejabat yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.
"Gimana kalau pas pelantikan pejabat dibanding cuma pakai Kitab Suci, kita tambahin pakai tanda tangan kontrak, surat kontrak yang ada sanksi dan denda jelasnya kalau dia wanprestasi," tulis Bintang Emon di unggahannya.
Bintang Emon membayangkan bahwa dengan adanya kontrak kerja yang sah secara hukum, pejabat negara akan lebih bertanggung jawab karena mereka bisa dikenakan hukuman jika melanggar janji atau kewajiban mereka.
"Jadi kalau dia melanggar janji enggak cuma dosa doang. Ada hukuman di dunianya juga langsung. Kayak orang kerja aja, pegawai itu ada kontraknya," tambahnya.
Menurutnya, kontrak kerja seperti ini akan lebih efektif daripada hanya mengandalkan sumpah jabatan yang dianggapnya kurang memberikan dampak nyata bagi pejabat yang tidak jujur.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN