Praperadilan Ditolak, Kadis Samosir Resmi Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Rp 1,5 Miliar
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Sidang lanjutan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun, suasana berubah tegang ketika Nikita secara emosional menolak kembali ke rumah tahanan sebelum rekaman bukti yang dimilikinya terkait Reza Gladys diputar di muka persidangan.
"Saya tidak mau balik ke tahanan! Saya minta rekaman diputar di muka persidangan," teriak Nikita di hadapan majelis hakim, Kamis (31/7).
Nikita menegaskan bahwa dirinya merasa dikriminalisasi dan dirugikan secara waktu karena tidak bisa merawat anak-anaknya selama dalam tahanan.
Ia berharap rekaman yang diklaim sebagai bukti keterlibatan Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid, dalam pengaturan aparat hukum, dapat membuka tabir dugaan ketidakadilan yang ia alami.
Setelah sempat memanas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Inda Putri Manurung menjelaskan bahwa Nikita tetap memiliki hak menghadirkan bukti tambahan, namun harus dilakukan setelah semua saksi JPU selesai diperiksa.
"Anda punya waktu untuk menghadirkan alat bukti, sesuai dengan KUHAP. Tapi setelah kami selesai memeriksa semua saksi dari pihak JPU," ujar Inda.
Usai hakim meninggalkan ruang sidang, Nikita sempat memutar sebagian isi rekaman dari ponsel milik kuasa hukumnya. Meski akhirnya ia melunak dan kembali mengenakan rompi tahanan, insiden ini memperkuat persepsi publik bahwa sidang kasus ini penuh dengan dinamika dan tekanan.
Sebelumnya, Nikita telah menyerahkan rekaman sebagai bukti dugaan adanya intervensi pihak Reza Gladys terhadap jalannya proses hukum, termasuk dugaan "main mata" dengan jaksa dan majelis hakim.
Kasus ini sendiri berawal dari tudingan bahwa Nikita Mirzani meminta uang Rp 4 miliar sebagai "uang tutup mulut" atas produk skincare milik Reza Gladys yang disebut-sebut tidak terdaftar di BPOM. Dalam dakwaan, uang tersebut disebut digunakan Nikita untuk membayar cicilan rumah (KPR).*
(j006)
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBER, JAWA TIMUR Dugaan sengketa batas lahan di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Jember, berujung tragedi. Sumarsono (53), warga se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel untuk lebih fokus me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia bukan bertujuan untuk mengir
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim seba
POLITIK
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar kepada Thomas A.M. Djiwandono yang resmi terpilih sebagai Deputi Gub
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 20232024. Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Academi Mabes tampil dominan dan meraih kemenangan telak 70 atas Guba Gunung Barigin FC Madina dalam laga Turnamen Pedu
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berusia 73 tahun berinisial MHR, warga Kelurahan Pintu Padang,
HUKUM DAN KRIMINAL