YOGYAKARTA - Di tengah semarak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan bahwa tidak ada pungutan royalti atas penggunaan lagu kebangsaan dalam berbagai acara hiburan rakyat.
Ketua LMKN, Andi Mulhaman Tambolotutu, menegaskan bahwa lagu kebangsaan, termasuk Indonesia Raya, merupakan domain publik. Oleh karena itu, penggunaannya untuk kegiatan non-komersial seperti perayaan kemerdekaan tidak memerlukan pembayaran royalti.
"Seluruh masyarakat Indonesia bebas menggunakan lagu kebangsaan tanpa harus membayar royalti," ujarnya dalam konferensi pers di Yogyakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga:
Landasan Hukum: Fair Use untuk Lagu Kebangsaan
Pernyataan ini sejalan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penggunaan lagu kebangsaan termasuk dalam kategori fair use atau penggunaan wajar. Artinya, selama digunakan dalam konteks resmi, edukatif, atau nasionalisme, tidak ada kewajiban pembayaran royalti.
Baca Juga:
Andi juga menegaskan, LMKN hanya menarik royalti dari kegiatan bersifat komersial, bukan dari kegiatan budaya atau perayaan rakyat seperti HUT RI.
"Kami hanya menarik royalti dari penggunaan karya dalam kegiatan komersial, bukan dari perayaan kemerdekaan yang sifatnya untuk rakyat," tegasnya.
Regulasi Baru: Permenkumham 27/2025
Lebih lanjut, LMKN juga memperkenalkan terobosan regulasi terbaru melalui Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 untuk memperkuat sistem penarikan royalti yang lebih adil dan adaptif dengan perkembangan zaman. Beberapa poin penting dalam regulasi tersebut antara lain:
Perluasan kewenangan penarikan royalti digital, selaras dengan kemajuan platform daring.
Rencana pembentukan LMKN daerah untuk memperkuat koordinasi hingga pelosok negeri.
Evaluasi ketat terhadap LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) guna menjaga profesionalitas dan transparansi.
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp 7.450 triliun agar mamp
Nasional
Mandailing Natal Warga Desa Huta Nainjang, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dibuat geram atas temuan ladang g
Hukum dan Kriminal
JEPANG Barubaru ini, majalah game Denfami di Jepang merilis hasil survei unik yang menarik perhatian para gamer. Survei ini menanyakan sa
Sains & Teknologi
JAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keberania
Politik
JAKARTA Raksasa teknologi asal Korea Selatan, Samsung, dilaporkan tengah mengembangkan perangkat kacamata pintar (smart glasses) terbaru
Sains & Teknologi
MADINA Bupati Mandailing Natal, H. M. Ja&039far Sukhairi Nasution, SH, MH, bersama rombongan pejabat daerah dan Lembaga Adat dan Budaya
Nasional
JAKTIM Sejumlah prajurit TNI Angkatan Udara (TNI AU) dijatuhi sanksi disiplin setelah terbukti terlibat dalam praktik judi online, yang me
Hukum dan Kriminal
SUMUT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin langsung penertiban dan pembongkaran dua tempat hiburan malam
Nasional
DELI SERDANG Sebuah video yang menunjukkan pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan yang hendak menuju Air Terjun Dua Warna di Kabupaten
Pariwisata
PEMATANG SIANTAR Meski operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) rutin digelar di Kota Pematangsiantar, harga beras di pasaran masih di
Ekonomi
