JAKARTA -Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Hendrar Prihadi, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/12/2024) terkait dengan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Hendrar mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait beberapa hal yang terjadi di Pemkot Semarang.
“Ada undangan harus memberikan kesaksian terhadap beberapa hal-hal di Pemkot Semarang,” kata Hendrar kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.
Hendrar mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara yang terjadi di Pemkot Semarang selama dirinya menjabat sebagai wali kota. “Kurang lebih begitu, iya (berkaitan perkara di Pemkot Semarang),” tambahnya.
Hendrar mengungkapkan bahwa dirinya dimintai klarifikasi oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Meskipun ia tidak mengingat jumlah pasti pertanyaan yang diajukan, ia menyebutkan bahwa topik pertanyaan berkaitan dengan beberapa kegiatan di Semarang selama masa kepemimpinannya sebagai wali kota. “Ya, beberapa kegiatan di Semarang waktu saya jadi wali kota,” jelas Hendrar.Dalam kasus dugaan korupsi Pemkot Semarang, KPK saat ini tengah mengusut tiga perkara utama, yaitu kasus pengadaan barang dan jasa, pemerasan, dan dugaan penerimaan gratifikasi. KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada para tersangka terkait kasus ini.
Selain itu, KPK juga telah mengambil langkah pencegahan terhadap empat orang yang terlibat dalam kasus ini, yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan dua pihak swasta.
KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi Pemkot Semarang dengan terus mendalami peran para tersangka yang telah ditetapkan. Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat keterlibatan pejabat tinggi dalam pemerintahan daerah dan berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi.
(N/014)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
