JAKARTA -Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Hendrar Prihadi, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/12/2024) terkait dengan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Hendrar mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait beberapa hal yang terjadi di Pemkot Semarang.
“Ada undangan harus memberikan kesaksian terhadap beberapa hal-hal di Pemkot Semarang,” kata Hendrar kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.
Hendrar mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara yang terjadi di Pemkot Semarang selama dirinya menjabat sebagai wali kota. “Kurang lebih begitu, iya (berkaitan perkara di Pemkot Semarang),” tambahnya.
Baca Juga:
Hendrar mengungkapkan bahwa dirinya dimintai klarifikasi oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Meskipun ia tidak mengingat jumlah pasti pertanyaan yang diajukan, ia menyebutkan bahwa topik pertanyaan berkaitan dengan beberapa kegiatan di Semarang selama masa kepemimpinannya sebagai wali kota. “Ya, beberapa kegiatan di Semarang waktu saya jadi wali kota,” jelas Hendrar.Dalam kasus dugaan korupsi Pemkot Semarang, KPK saat ini tengah mengusut tiga perkara utama, yaitu kasus pengadaan barang dan jasa, pemerasan, dan dugaan penerimaan gratifikasi. KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada para tersangka terkait kasus ini.
Selain itu, KPK juga telah mengambil langkah pencegahan terhadap empat orang yang terlibat dalam kasus ini, yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan dua pihak swasta.
Baca Juga:
KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi Pemkot Semarang dengan terus mendalami peran para tersangka yang telah ditetapkan. Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat keterlibatan pejabat tinggi dalam pemerintahan daerah dan berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi.
(N/014)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
