Hendrar Prihadi Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

JAKARTA -Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Hendrar Prihadi, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/12/2024) terkait dengan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Hendrar mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait beberapa hal yang terjadi di Pemkot Semarang.

“Ada undangan harus memberikan kesaksian terhadap beberapa hal-hal di Pemkot Semarang,” kata Hendrar kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.

Hendrar mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara yang terjadi di Pemkot Semarang selama dirinya menjabat sebagai wali kota. “Kurang lebih begitu, iya (berkaitan perkara di Pemkot Semarang),” tambahnya.

Hendrar mengungkapkan bahwa dirinya dimintai klarifikasi oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Meskipun ia tidak mengingat jumlah pasti pertanyaan yang diajukan, ia menyebutkan bahwa topik pertanyaan berkaitan dengan beberapa kegiatan di Semarang selama masa kepemimpinannya sebagai wali kota. “Ya, beberapa kegiatan di Semarang waktu saya jadi wali kota,” jelas Hendrar.Dalam kasus dugaan korupsi Pemkot Semarang, KPK saat ini tengah mengusut tiga perkara utama, yaitu kasus pengadaan barang dan jasa, pemerasan, dan dugaan penerimaan gratifikasi. KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada para tersangka terkait kasus ini.

Selain itu, KPK juga telah mengambil langkah pencegahan terhadap empat orang yang terlibat dalam kasus ini, yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan dua pihak swasta.

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi Pemkot Semarang dengan terus mendalami peran para tersangka yang telah ditetapkan. Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat keterlibatan pejabat tinggi dalam pemerintahan daerah dan berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi.

(N/014)