Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung: Jika Pelaku Utama, Tidak Bisa Dikabulkan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Penyanyi internasional Agnez Mo ikut angkat bicara terkait kerusuhan dan gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menyusul kabar kenaikan tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Aksi protes yang awalnya damai kini mulai diwarnai tindakan anarkis, termasuk penjarahan rumah milik sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Sahoni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Nafa Urbach.
Melalui unggahan Instagram Story-nya, Agnez menilai salah satu akar dari kemarahan publik adalah cara komunikasi pejabat yang dinilai minim empati dan cenderung merendahkan.
"Semuanya berawal dari EQ yang rendah, cara berbicara di depan umum yang memecah belah dan merendahkan, serta tanpa empati," tulis Agnez Mo.
Menurut Agnez, kemampuan berbicara di depan publik seharusnya menjadi standar dasar bagi siapa pun, terutama wakil rakyat. Ia menyayangkan bahwa masyarakat masih harus menuntut kemampuan dasar tersebut dari para legislator.
"Hal paling minimal yang bisa saya harapkan dari seorang anggota DPR adalah kemampuan berbicara di depan publik yang layak. Bukan yang memecah belah, tapi mencari solusi untuk semua pihak," tegasnya.
Agnez juga menyinggung pengalaman pribadinya, di mana ia pernah dianggap tidak layak berbicara karena tak memiliki gelar akademis tertentu.
"Aku mengalaminya sendiri beberapa bulan yang lalu, saat seorang anggota DPR dengan enteng bilang, kalau belum S3, ya gak usah ngomong soal isu ini... Seolah-olah orang lain 'terlalu bodoh'," ungkap Agnez.
Pernyataan Agnez Mo ini menuai dukungan luas dari warganet, yang juga merasa resah terhadap sikap dan pernyataan beberapa pejabat yang dianggap kurang sensitif terhadap penderitaan rakyat.*
(vva/bitv)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan lonjakan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram yang dalam bebe
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara tengah menyiapkan restrukturisasi besarbesaran terhadap perusahaan pelat merah. Sal
EKONOMI
KARO Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons viralnya video dugaan pungutan berlapis yang dialami wisatawan saat menuju kawas
PARIWISATA
OlehAbdul KhalidADALAH fakta yang tak terbantahkan bahwa setiap perubahan besar di republik ini tidak pernah bisa dilepaskan dari tangan da
OPINI
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyambut kepulangan 147 jamaah haji asal daerah tersebut yang telah menuna
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kabar duka datang dari Aceh. Mantan Gubernur Aceh periode 20122017, Dr. H. Zaini Abdullah, meninggal dunia pada Sabtu (13/6/
SOSOK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menunjukkan respons cepat terhadap berbagai keluhan masyarakat saat kegiatan Sapa Warga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar kuliah umum bertema Perubahan Hukum Pidana di Indonesia yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, dalam pertemuan kenegaraan di kedia
POLITIK