Ahli Pidana: Kasus Nikita Mirzani Bukan Pencucian Uang, Melainkan Sengketa Perdata

JAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Dalam persidangan, pihak Nikita menghadirkan saksi ahli hukum pidana Beniharmoni Harefa yang memberikan keterangan krusial membantah dakwaan jaksa.

Dalam kesaksiannya, Beniharmoni menegaskan bahwa kasus ini tidak memenuhi unsur TPPU, karena tidak ada tindak pidana asal (predicate crime) yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pasal pencucian uang.

Baca Juga:

• Heboh Penarikan Mobil Pajero Sport Diduga Nopol Palsu, Direktur BCA Finance Jelaskan Kronologi

Ia menyebut seluruh transaksi yang dilakukan Nikita bersifat terbuka dan berdasar pada kesepakatan para pihak.

"Jelas dan tegas, ini bukan tindak pidana pencucian uang. Pertama, karena tidak ada predicate crime. Kedua, transaksi dilakukan secara transparan dengan identitas jelas dan konfirmasi antar pihak," tegas Beniharmoni di hadapan majelis hakim.

Keterangan Beniharmoni merespons ilustrasi yang diajukan Nikita mengenai pembayaran rumah dengan dana dari pihak ketiga, yang kemudian dimintai pendapat hukumnya.

Ia menyatakan bahwa tidak ada niat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPPU.

"Semua identitas pihak yang terlibat jelas, dan transaksi dilakukan terbuka. Tidak ada tindakan yang menunjukkan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan," ujar Beniharmoni.

Ia menambahkan bahwa dalam konteks tersebut, tidak ada unsur mens rea atau niat jahat untuk mencuci uang, karena transaksi dimaksud merupakan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan Nikita.

Lebih jauh, Beniharmoni menilai kasus ini lebih layak diproses secara perdata, karena dasar transaksinya adalah kesepakatan dan negosiasi antara dua belah pihak.

"Kalau memang terbukti ada kesepakatan, maka ini seharusnya menjadi ranah keperdataan, bukan pidana," tegasnya.

Keterangan ahli ini berpotensi melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjerat Nikita dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU, selain juga pasal pemerasan dan pasal dalam UU ITE.

Nikita Mirzani bersama asistennya, Ismail Marzuki, sebelumnya didakwa telah melakukan pemerasan terhadap dr. Reza Gladys, pemilik produk kecantikan Glafidsya.

Jaksa menyebut Nikita meminta uang sebesar Rp5 miliar agar berhenti menyebarkan konten negatif di media sosial.

Meski Reza sempat menyanggupi pembayaran Rp4 miliar, ia tetap melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Akibatnya, Nikita kini menghadapi tuntutan hukum berlapis, termasuk:
- Pasal 27B Ayat (2) UU ITE
- Pasal 369 KUHP tentang Pemerasan
- Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU

Nikita secara konsisten membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan profesional.

Sidang dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya dari pihak Jaksa Penuntut Umum.

Tim kuasa hukum Nikita menyatakan optimisme bahwa keterangan ahli menjadi poin penting untuk pembelaan klien mereka.*

(km/a008)

Heboh Penarikan Mobil Pajero Sport Diduga Nopol Palsu, Direktur BCA Finance Jelaskan Kronologi

KPK Bakal Panggil Gubernur Kalbar Ria Norsan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mempawah

Sidang Lanjutan TPPU: Nikita Mirzani Sumringah dengan Busana Batik Cokelat

Kabid Pemdes PMD Serahkan Kasus Perintangan Jalan Desa Sungai Toman ke Aparat Penegak Hukum

Kapolda Aceh Tegaskan Prinsip “Meutuah” sebagai Pondasi Polwan dalam Bertugas

Ucapan Hakim di Sidang Korupsi Jalan Sumut Dipersoalkan, Pengamat: Bisa Munculkan Kesan Tidak Netral